PKS Belum Pastikan Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Jumat, 7 Januari 2022 19:01 WIB

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Aljufrie (tengah), Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS 2019 di Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Rakornas PKS 2019 bertema "Memperkokoh Jati Diri PKS Sebagai Bagian NKRI." ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan PKS belum memastikan bakal mendukung Anies Baswedan pada tahun 2024, baik dalam kontestasi Pilkada DKI maupun Pilpres 2024.

Menurut Ismail, PKS masih mencari kemungkinan calon lain yang bisa diajukan.

"Ya kita liat nanti, ya karena saat ini PKS juga sedang melakukan mapping terhadap beberapa personel yang potensial, yang kami liat bisa punya peluang untuk memimpin Indonesia lebih baik lagi ke depan," ujar Ismail di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Desember 2021.

Ismail menyatakan PKS tidak pernah kekurangan kader untuk dicalonkan sebagai kepala daerah atau calon presiden. Partai juga baru bakal menentukan suara setelah melakukan pertemuan akbar dengan seluruh kader.

"PKS punya mekanisme yang unik, yaitu segala sesuatunya dibahas ya di Majelis Syuro." kata Ismail. "Itu menjadi concern dan bahasan di DPP dan Majelis Syuro dan PKS."

Advertising
Advertising

Soal Penjabat Gubernur yang bakal mengisi kekosongan DKI 1 dari 2022 - 2024, Ismail mengatakan pihaknya sudah memberikan beberapa masukan kepada Kementerian Dalam Negeri soal nama dan kriteria Pejabat Gubernur.

Pihaknya berharap pejabat tersebut bisa menjaga kestabilan di Jakarta sampai Pilkada 2024.

Soal munculnya nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono digadang-gadang bakal menjadi penjabat Gubernur DKI setelah Anies Baswedan lengser, Ismail mengaku tidak keberatan.

"Secara pengalaman seharusnya sudah mumpuni, terlebih seharusnya tidak ada ganjalan karena dia dapat kepercayaan dari Presiden RI dan dibuktikan dia diminta membantu di ring satu," ujar Ismail.

Sebelumnya politikus PDIP Gembong Warsono juga menyatakan Heru Budi Hartono baik dalam penguasaan persoalan Jakarta dan bisa menjadi pejabat Gubernur.

"Tapi apakah pilihan jatuh kepada Pak Heru? Kita tidak tahu," ujar dia, Kamis, 6 Januari 2022.

Heru Budi Hartono merupakan sosok yang sempat menjadi Wali Kota Jakarta Utara pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2014. Setahun berikutnya, pada 2015, ia menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca juga: Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Diusulkan Mendagri ke Jokowi

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

3 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

15 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

23 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Profil Dharma Pongrekun, Jenderal Bintang 3 yang Maju di Pilkada DKI Jakarta Jalur Independen

2 hari lalu

Profil Dharma Pongrekun, Jenderal Bintang 3 yang Maju di Pilkada DKI Jakarta Jalur Independen

Berikut profil Dharma Pongrekun.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya