Luhut Pandjaitan Pertimbangkan Usulan Anies Soal Penghentian PTM Selama Sebulan
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Kamis, 3 Februari 2022 08:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Pandjaitan tengah mempertimbangkan usulan Gubernur Anies Baswedan soal penghentian pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta. Hal itu disampaikan juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi.
"Masih didiskusikan dengan Kementerian yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan," ujar Jodi saat dihubungi, Kamis, 3 Februari 2022.
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah mengusulkan kepada Luhut agar PTM di Jakarta ditiadakan selama satu bulan. Pada saat ini status PPKM Jakarta masih level 2 sehingga dapat menggelar PTM 100 persen.
“Jadi selama satu bulan ke depan pembelajaran 100 persen jarak jauh atau belajar di rumah saja sambil kita pantau kondisi Covid-19 seperti apa,” kata Anies di Taman Benyamin Sueb, Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022.
Anies mengatakan, usulan tersebut diajukan kepada Luhut sebab keputusan tentang PTM tidak lagi menjadi kewenangan gubernur. “Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat,” katanya.
Selanjutnya Wagub DKI mengatakan penghentian PTM itu baru usulan...
<!--more-->
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usulan itu diajukan setelah melihat kasus Covid-19 di Ibu Kota yang semakin tinggi.
"Ini baru usulan, kami masih melihat fakta dan data hari ini. Nanti kami akan diskusikan, bahas bersama dengan Satgas Pusat, Pemerintah Pusat, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Riza Patria.
Riza mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri soal penghentian PTM di Jakarta. Selain itu, Riza mengatakan pihaknya juga bakal mengusulkan kenaikan status PPKM agar mobilitas masyarakat lebih terbatasi.
"Karena keputusan di mereka, di Pemerintah Pusat dan Satgas Pusat, kami usulkan untuk mempertimbangkan kembali level di DKI Jakarta - Jawa. Ini kan tidak bisa diputuskan sepihak. Se-Jawa harus diputuskan bersama," kata Riza.
Per Rabu kemarin, Covid-19 bertambah 9.132 kasus dengan 3.027 di antaranya merupakan varian Omicron. Sebanyak 1.696 atau 56 persen merupakan kasus Omicron dari luar negeri dan 1.331 atau 44 persen merupakan kasus Omicron transmisi lokal.
Riza menjelaskan, naiknya kasus Covid-19 juga membuat angka keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) juga meningkat.
"Data BOR itu 60 persen saat ini dengan kapasitas kita 5.111, jadi sudah terisi 3.672," ujar Riza.
Riza menerangkan, angka ini masih terbilang kecil jika dibandingkan saat Jakarta terkena gelombang kedua Covid-19 varian Delta pada Juli 2021. Saat itu seluruh rumah sakit yang memilki kapasitas BOR 11.500 penuh terisi.
Sementara untuk ketersediaan ruang ICU, Riza menangatakan jumlahnya saat ini sudah mencapai 28 persen atau sudah 127 sudah terisi dari kapasitas total 679 ruangan. Mengantisipasi penuhnya BOR dan ICU karena lonjakan kasus di tengah Februari, Riza memerintahkan jajarannya untuk menambah kapasitas daya tampung pasien Covid-19.
Berbeda dengan Anies Baswedan yang mengusulkan kepada Luhut untuk menghentikan PTM 100 persen di Jakarta, para kepala daerah di Jawa Barat dan Banten telah lebih dulu meniadakan PTM atau menurunkan PTM hingga 25 persen kapasitas. Wali Kota Bogor Bima Arya, misalnya, memtuskan menghentikan PTM sejak 2 hingga 7 Februari 2022.
Baca juga: Anies Baswedan Usul ke Luhut Agar PTM di Jakarta Ditiadakan 1 Bulan