Top 3 Metro: Produsen Tahu dan Tempe Mogok 3 Hari, Anies Teken Perda APBD DKI
Reporter
Tempo.co
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Senin, 21 Februari 2022 07:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari produsen tahu dan tempe Jabodetabek sepakat mogok produksi mulai hari ini. Mogok produksi serentak selama 3 hari ini disebabkan kenaikan harga kedelai impor, bahan baku tahu tempe.
Berita lainnya adalah Gubernur Anies Baswedan teken Perda APBD DKI 2022 sebesar Rp 82,47 triliun. Pendapatan daerah tahun ini ditargetkan mencapai Rp 77,44 triliun.
Berita politikus Gerindra kembali soroti hibah Satpol PP DKI untuk Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Garnisun juga banyak dibaca. Inggard Joshua minta pemberian hibah diseleksi untuk mengurangi orang minta hibah yang tidak bertanggung jawab.
Berikut tiga berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin pagi, 21 Februari 2022:
1. Mulai Besok, Produsen Tahu dan Tempe Jabodetabek Mogok Produksi
Ratusan produsen tahu dan tempe di Jakarta Pusat siap mogok produksi selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu. Pemogokan ini dipicu harga kedelai impor sebagai bahan baku tempe dan tahu masih tinggi.
Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Jakarta Pusat Khairun mengatakan mogok produksi serentak mulai besok akan diikuti seluruh produsen tahu dan tempe di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Semua produsen di Jabodetabek sudah tutup. Kalau tidak ditutup akan disweeping," kata Khairun kepada ANTARA di Jakarta, Minggu 20 Februari 2022.
Mogok produksi mulai 21 hingga 23 Februari ini dilakukan produsen supaya Kementerian Perdagangan turun tangan dengan melakukan intervensi atas tingginya harga kedelai impor. Pada saat ini, harga bahan baku tempe dan tahu mencapai Rp12.000 per kilogram. Padahal, harga kedelai impor sebelumnya hanya Rp 9.500 sampai Rp10.000 per kg.
Seorang produsen tahu tempe Ahmad Abdullah mengatakan mogok produksi ini dilakukannya karena konsumen keberatan jika harga tempe naik dua kali lipat.
Orang-orang pada kaget beli tempe Rp5 ribu, sekarang jadi Rp8 ribu, terus Rp10 ribu, terpaksa berhenti dulu lah," kata warga Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat itu.
Produsen tahu dan tempe itu berharap harga kacang kedelai bisa kembali stabil. Dia juga tak ingin mogok produksi berlangsung lebih lama, dan berharap harga tahu tempe kembali wajar.
Selanjutnya APBD DKI 2022 ditetapkan Rp 82,47 triliun...
<!--more-->
2. Anies Baswedan Teken Perda dan Pergub APBD 2022 Rp 82,47 Triliun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta 2022 ditetapkan Rp 82,47 triliun. Rinciannya diatur dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
"APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp 82.471.134.854.299 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah," demikian bunyi Perda tersebut yang dikutip Tempo hari ini, Minggu 20 Februari 2022.
Pendapatan daerah tahun ini ditargetkan mencapai Rp 77,44 triliun. Pendapatan DKI bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dari pajak, retribusi, dan lainnya direncanakan Rp 55,65 triliun.
Pemerintah DKI akan memperoleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 16,88 triliun. Pendapatan lain yang sah berupa hibah Rp 4,9 triliun.
Selanjutnya untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan daerah ditetapkan Rp 5,02 triliun dengan nilai pengeluaran lebih besar, yaitu Rp 6,71 triliun.
"Anggaran pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2022 (defisit) sebesar Rp 1,69 triliun yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan."
Pasal 15 ayat 1 Perda 1/2022 termaktub selisih antara pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah surplus Rp 1,69 triliun. Nilai ini sama dengan nominal pembiayaan netto yang defisit.
Postur anggaran ini juga diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Perda 1/2022 dan Pergub 3/2022 di hari yang sama pada 24 Januari 2022.
Selanjutnya gaduh hibah Satpol PP Rp 313 miliar untuk Kodam dan Polda Metro Jaya...
<!--more-->
3. Gaduh Hibah Satpol PP untuk Polda dan Kodam, Politikus Gerindra: Harus Diseleksi
Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua merasa ada yang janggal dari kucuran dana hibah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI. Menurut dia, Satpol PP terlalu mudah menyalurkan hibah untuk Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan Garnisun tanpa membuat kajian detail ihwal urgensi pemberian dana tersebut.
"Ini harus dievaluasi untuk mengurangi adanya orang-orang yang minta hibah tidak bertanggung jawab," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 Februari 2022.
Inggard menyebut calon penerima hibah harus diseleksi ketat. Pemerintah DKI diminta menentukan skala prioritas.
Mekanisme dan ketentuan pemberian hibah, lanjut dia, juga perlu diperketat. Tujuannya agar penyaluran hibah dari APBD DKI benar-benar bermanfaat untuk kepentingan warga Ibu Kota.
Kepala Satpol PP Arifin menganggarkan dana hibah untuk tiga instansi senilai Rp 313,72 miliar dalam APBD DKI 2022. Ketiga instansi itu adalah Komando Daerah Militer Jaya (Kodam Jaya), Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, dan Polda Metro Jaya.
Inggard mengutarakan, alokasi anggaran ini tak dibahas terlebih dulu bersama dewan saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI. Alhasil, dewan di Komisi A tidak bisa menggali secara langsung peruntukkan dana lainnya kepada pemohon hibah.
Anggaran hibah ujug-ujug masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI 2022. Ke depannya, dia meminta, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dulu merumuskan RKPD bersama politikus Kebon Sirih.
Baca juga: Mogok Produksi Tiga Hari, Produsen Tahu dan Tempe Disweeping
