Revitalisasi 46 Halte Bus, Transjakarta Ambil Rp 600 Miliar dari Kas Sendiri

Selasa, 15 Maret 2022 18:43 WIB

Transjakarta melintas di Halte Glodok, Jakarta, Jumat 14 Januari 2022. PT MRT Jakarta (Perseroda) akan membongkar Halte TransJakarta Glodok untuk persiapan pekerjaan konstruksi proyek MRT Jakarta Fase 2A. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Mochammad Yana Aditya menyampaikan akan ada 46 halte bus yang direvitalisasi tahun ini. Revitalisasi membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 miliar.

"Anggarannya sudah ada kurang lebih total sekitar Rp 600 miliar. Ini untuk semua yang 46 halte," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.

Dana revitalisasi halte bersumber dari kas PT Transjakarta. Menurut Yana, pihaknya telah mempersiapkan rancangan revitalisasi 46 halte.

Halte eksisting bakal diperbarui agar tampak lebih bagus. Tak hanya itu, halte juga diperlebar menyerupai desain Halte Harmoni, Jakarta Pusat. Tujuannya agar mengurai penumpang menumpuk akibat menunggu bus tiba.

"Kami harapkan mungkin sebelum triwulan ketiga sudah selesai separuhnya, baru kami lanjutkan lagi," ujar dia.

Advertising
Advertising

BUMD DKI itu juga berencana membangun halte bus di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat yang terintegrasi dengan stasiun MRT. Yana memperkirakan pembangunan halte dimulai April 2022.

Sebelumnya, PT Transjakarta menargetkan revitalisasi 100 halte bus pada 2022. Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama PT Transjakarta waktu itu, Welfizon Yuza, mengatakan telah mengajukan anggaran Rp 685,2 miliar untuk revitalisasi.

Informasi ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2022 di Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor pada Selasa malam, 2 November 2021.

Baca juga: Transjakarta Perbesar 46 Halte Menyerupai Halte Harmoni

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

10 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

15 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

22 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

32 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

43 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

49 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

51 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

54 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

55 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

55 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya