PSI Ingatkan Tarif Integrasi JakLingko Jangan Sampai Bikin BUMD DKI Merugi
Reporter
Lani Diana Wijaya
Editor
Iqbal Muhtarom
Sabtu, 19 Maret 2022 18:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari, mengingatkan pemerintah DKI untuk cermat menghitung besaran tarif integrasi JakLingko. Dia menekankan agar nominal tarif tak memunculkan masalah baru, karena direncanakan secara terburu-buru.
"Jangan sampai karena terburu-buru masa jabatan Gubernur yang tinggal sedikit lagi, penghitungan tarif malah bikin masalah baru," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 19 Maret 2022.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI menyampaikan nilai tarif integrasi mulai dari Rp 2.500 hingga Rp 10 ribu. Tarif ini berlaku untuk penggunaan lebih dari satu moda transportasi, baik bus transjakarta, kereta MRT, atau kereta LRT.
Menurut Eneng, harga tarif maksimal Rp 10 ribu termasuk hemat untuk penggunaan tiga moda transportasi. Akan tetapi, dia menyatakan, jangan sampai harga murah ini membebani keuangan BUMD terkait dan APBD DKI.
"Jangan sampai BUMD merugi. Kalau begitu, ya sama saja bohong," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Tiga BUMD yang terlibat program ini, yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT MRT Jakarta, dan PT LRT Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo pernah membeberkan simulasi perhitungan pendapatan tiga BUMD yang terkoreksi alias minus apabila menerapkan tarif integrasi pada 2019-2021.
Pada 2019, pendapatan tiga BUMD DKI mencapai Rp 859,13 miliar dengan total 287,26 juta penumpang. Sementara realisasi public service obligation (PSO) atau subsidi tiket sebesar Rp 3,16 triliun. Jika diterapkan tarif integrasi JakLingko, maka pendapatan tiga perusahaan minus Rp 14,46 miliar.
Kemudian di 2020, pendapatan tiket tiga BUMD mencapai Rp 380,54 miliar dengan total 142,2 juta penumpang. Subsidi tiket yang dikucurkan pemerintah DKI naik menjadi Rp 3,59 triliun. Skema tarif integrasi juga akan menggerus pendapatan tiket, yakni minus Rp 6,48 miliar.
Dishub juga menghitung perkiraan pendapatan tiket tiga BUMD pada 2021. Jumlah penumpang tahun lalu hanya 131,82 juta, sehingga pendapatan tiket juga merosot menjadi Rp 292,23 miliar. Jika kala itu integrasi tiket sudah berjalan, tutur Syafrin, maka pendapatan tiket tiga BUMD minus Rp 4,84 miliar.
Baca juga: Warga Inginkan Integrasi Tarif Jaklingko Diperluas Hingga Level Jabodetabek
