TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono merespons pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang minta dukungan pemerintah pusat. Pernyataan Anies minta dukungan proyek normalisasi sungai itu mengisyaratkan seolah-olah tak pernah ada campur tangan pusat.

Pada kenyataannya, kata Gembong, selama ini pemerintah pusat telah mendukung program normalisasi lintas provinsi. "Selama ini sudah didukung, tapi dia nggak mau kok," kata Gembong saat dihubungi, Jumat, 15 April 2022.

Permintaan dukungan pemerintah pusat itu disampaikan Anies dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2023 yang berlangsung daring kemarin.

Anies meminta pemerintah pusat mendukung delapan pembangunan demi transformasi Ibu Kota. Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi.

Anies mendorong pemerintah pusat mendukung normalisasi di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane, terutama normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2023 yang berlangsung daring kemarin.

Gembong mengatakan pemerintah pusat telah mendukung normalisasi sungai di Jakarta. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan normalisasi dalam APBN.

Akan tetapi, pengerjaan pelebaran badan sungai ini bukan hanya wewenang pemerintah pusat. Pemerintah DKI Jakarta juga bertanggung jawab membebaskan lahan normalisasi.

Menurut Gembong, selama Anies menjabat, pemerintah DKI tak pernah membebaskan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung. Walhasil normalisasi mandek. Alokasi APBN pun tidak terserap.

"Dua atau tiga tahun anggaran untuk normalisasi itu mati, karena pemerintah daerah tidak kunjung melakukan pembebasan terhadap trase kali 13 aliran sungai sebagaimana kewajiban pemerintah daerah," ujarnya.

Pembebasan Lahan Pakai Dana PEN
Pemerintah DKI memakai dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyebut, pemerintah daerah mengalokasikan Rp 1,1 triliun untuk membebaskan lahan proyek normalisasi sungai tersebut.

"Jadi memang berbicara normalisasi anggarannya Rp 1,1 triliun untuk pembebasan lahan kami setujui," kata dia saat dihubungi, Selasa, 8 Maret 2022.

Dari dana PEN Rp 1,1 triliun itu, masih ada sisa Rp 371 miliar yang belum terserap. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku penyalur pinjaman memberikan waktu untuk merealisasikan seluruh anggaran hingga Maret 2022.

Dalam keterangan tertulisnya kemarin, Anies meminta pemerintah pusat mendukung 8 pembangunan transformasi Ibu Kota. "Dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta sebagaimana yang kita cita-citakan bersama," kata dia, Kamis, 14 April 2022.

Baca juga: Anies Baswedan Minta Pusat Dukung Normalisasi Sungai hingga Stasiun KRL di JIS