TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mendukung delapan pembangunan demi transformasi Ibu Kota. Menurut dia, pembangunan tersebut memerlukan kerja sama berbagai pamangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat.
"Dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta sebagaimana yang kita cita-citakan bersama," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 April 2022.
Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai lintas provinsi. Anies mendorong pemerintah pusat mendukung normalisasi di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane. Lebih spesifiknya normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.
Kedua adalah pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, serta bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan pesisir utara. Ketiga, dukungan pemerintah pusat soal masterplan hulu-hilir pengendalian banjir.
Keempat, pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian yang masuk dalam hilir Ibu Kota. Kelima, pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.
Keenam, pembangunan rumah susun sewa atau milik sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah. "Di antaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan," ucap Anies.
Ketujuh, Anies melanjutkan, pemerintah DKI Jakarta juga perlu dukungan untuk membangun infrastruktur MRT Jakarta Fase 2 rute Bundaran HI-Ancol Barat.
Permintaan kedelapan, "Pembangunan Stasiun KRL di kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS)," ujar dia.
Permintaan delapan dukungan ini disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2023.
Musrenbang berlangsung secara daring hari ini yang dihadiri juga oleh kementerian atau lembaga pemerintah pusat, DPR dan DPD RI, DPRD Jakarta, akademisi, serta lembaga internasional.
Anies Baswedan menyampaikan perlunya perencanaan pembangunan yang dapat mentransformasikan Jakarta. Untuk itu, perlu ada dukungan berupa infrastruktur yang memadai.
Baca juga: Normalisasi Era Anies Mandek karena Warga Ogah Relokasi, PDIP: Pemprov yang Lalu Bisa
