TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perumda PAM Jaya Syamsul Bachri Yusuf mengatakan, sejumlah pihak swasta, seperti International Finance Corporation (IFC), World Bank dan salah satu BUMN telah menyatakan minat untuk penawaran kerja sama pendanaan investasi jangka panjang dalam pelayanan air minum di Ibu Kota.

Skema pendanaan ini disiapkan untuk memenuhi target 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan hingga 2030.

"Tadi pagi dari BUMN Sarana Multi Infrastruktur juga sudah datang ke sini, diskusi dengan direktur keuangan, berminat untuk membantu dari sisi pembiayaan," kata Syamsul seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu, 27 April 2022.

Syamsul menjelaskan proyeksi dana yang dibutuhkan PAM Jaya untuk investasi hingga 2030 mencapai Rp 30 triliun.

Proyeksi kebutuhan Rp30 triliun tersebut rencananya digunakan untuk modal investasi dan modal kerja perusahaan mengingat ada target pemenuhan 100 persen cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta hingga 2030.

Saat ini, cakupan baru mampu memenuhi sekitar 66 persen dan menyuplai sekitar 22 ribu liter per detik air untuk jumlah sambungan mencapai sekitar satu juta pelanggan.

PAM Jaya harus mampu menyediakan suplai tambahan sekitar 11.000 liter per detik yang mencakup 35 persen wilayah pelayanan baru untuk perpipaan kepada kurang lebih satu juta hingga 1,5 juta tambahan pelanggan baru pada 2030.

Sebelumnya, PAM Jaya juga tengah mengkaji opsi penerbitan obligasi atau surat berharga sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif.

Hal itu menyikapi keterbatasan fiskal oleh Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham.

Anies Diminta Tuntaskan Masalah Air Bersih

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta segera menuntaskan masalah air bersih di Ibu Kota yang sampai saat ini masih belum selesai.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, masalah itu sudah menahun melanda warga di sejumlah tempat di Jakarta.

"Kenapa masalah air bersih di Jakarta ini tak pernah selesai? Ini kota besar loh, masa bisa-bisanya masih ada warga yang mengeluh susah mendapatkan air bersih, padahal itu hak warga untuk mendapatkan air bersih untuk keberlangsungan hidupnya," kata Kenneth kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

Politikus PDIP itu kemudian mengambil beberapa contohnya, seperti warga Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang bertahun-tahun mengalami kesulitan akses air bersih sejak tahun 1980-an.

Kemudian temuan Kementerian Kesehatan RI terkait air isi ulang yang menjadi paling banyak dikonsumsi warga termasuk sumur bor atau gali.

Belum lagi, temuan air di salah satu daerah di Jakarta Barat yang terkontaminasi bakteri E Coli.

"Hal itu berdasarkan Profil dan Status Kualitas Air Minum Rumah Tangga Indonesia 2021 yang dilakukan Tim Surveilans Direktorat Penyehatan Lingkungan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, kata dia, data menyebutkan baru sekitar 65 persen warga Jakarta yang memiliki akses air bersih, yang menurutnya masih jauh dari target Pemprov Jakarta, yakni mencakup 79,61 persen warga di akhir tahun 2022.

Baca juga: Tarif Pasang Baru PAM Jaya Naik 400 Persen, Anggota DPRD: Memberatkan