Anggota DPRD DKI Minta Kemendagri Tegur Anies Baswedan

Rabu, 4 Mei 2022 11:57 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersepeda setelah menyambangi JPO Kapal Pinisi, Jakarta, Minggu, 13 Maret 2022. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyindir Gubernur Anies Baswedan yang tidak pernah lagi hadir dalam rapat paripurna DPRD. Gilbert meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menegur Anies.

Masalah ketidakhadiran Anies dalam rapat dengan DPRD itu diungkit Gilbert setelah Anies mengklaim Jakarta International Stadium sebagai mahakarya, namun tidak menyinggung peran gubernur sebelumnya.

Anggota Komisi B DPRD ini mengatakan, Anies tidak pernah menghadiri rapat paripurna dengan DPRD, termasuk rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan DPRD.

“Ini sesuatu yang kurang etis,” kata Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Mei 2022. “Sebaiknya Kemendagri, BPK, dan KPK, juga menegur Gubernur yang tidak pernah hadir dalam rapat paripurna DPRD.”

Gubernur DKI Jakarta itu memang kerap tidak hadir dalam dalam rapat paripurna DPRD DKI. Pada rapat tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2021, 25 April lalu, dia diwakili Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

Sebelumnya, Anies juga tidak hadir rapat paripurna pembahasan LKPJ pada 6 April 2022. Dia juga diwakili oleh Riza Patria.

Menurut anggota dewan dari Fraksi PDIP itu, mangkirnya Anies dari rapat dengan DPRD adalah sesuatu yang tidak etis. Sama halnya ketika Anies menghapus program OK Oce Sandiaga Uno, yang sebagian besar didanai oleh Sandiaga.

Dia juga menyoroti narasi yang menyerang Pemerintah Pusat saat awal pandemi, hingga klaim JIS sebagai mahakarya yang terkesan untuk kampanye Pilpres 2024.

Advertising
Advertising

“Menyebutkan JIS mahakarya dengan kata-kata yang sudah ditata, tetapi tidak menyebutkan sumbangsih mereka yang terlibat sejak awal adalah juga tidak beretika,” ujarnya.

Gilbert membeberkan bahwa pembangunan JIS hampir mangkrak hingga Pemerintah Pusat turun tangan dengan menalangi 80 persen biaya pembangunan. Rencana pembangunan JIS juga sudah digodok sepuluh tahun lalu oleh para gubernur sebelumnya.

“Sebaiknya ucapan mahakarya kemarin diikuti juga permintaan maaf kepada para korban banjir, mereka yang tidak memiliki rumah yang layak, korban kebakaran tanpa rumah, dan kegagalan memenuhi janji kampanye,” kata Gilbert.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut JIS sebagai mahakarya anak negeri saat Salat Id di pelataran luar stadion yang terletak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2 Mei lalu.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut JIS Mahakarya, Politikus PDIP: Narsisme dan Hiperbolis

Berita terkait

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

49 menit lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

1 jam lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

8 jam lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

9 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

12 jam lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

1 hari lalu

Hasto PDIP Sebut 3 Nama untuk Pilkada jabar 2024 Salah Satunya Ridwan Kamil, Ini Jejak Politiknya

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut 3 nama berpeluang diusung partainya di Pilkada Jabar 2024, salah satunya Ridwan Kamil. Ini langkah politiknya.

Baca Selengkapnya

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

1 hari lalu

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

1 hari lalu

Dulu Ditolak Mahfud MD, Kini Pemerintah dan DPR Setuju RUU MK Dibawa ke Paripurna

RUU MK disetujui dibawa ke paripurna DPR. Padahal beleid ini pernah ditolak di era Menkopolhukam Mahfud Md.

Baca Selengkapnya

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

1 hari lalu

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini

Baca Selengkapnya

Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

1 hari lalu

Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung politik seni saat meninjau pameran bertajuk Melik Nggendong Lali karya Butet Kartaredjasa.

Baca Selengkapnya