TEMPO.CO, Depok - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok akhirnya angkat bicara soal mosi tidak percaya yang dilancarkan oleh enam fraksi kepada Ketua DPRD Yusuf Syahputra.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Hafid Nasir menilai, sikap ketua DPRD Depok yang juga berasal dari fraksi PKS, sejauh ini masih dalam koridor yang berlaku. Hafid mengklaim Ketua DPRD Depok tetap berlaku adil dalam mengakomodir suara tiap-tiap anggota dewan.

“Menurut saya sudah cukup adil dalam memimpin rapatnya, tetap mengakomodir permintaan teman-teman untuk dijadwalkan pertemuan dengan Wali Kota, sebagaimana surat komisi D kepada ketua DPRD,” kata Hafid usai sidang paripurna DPRD pada Selasa 10 Mei 2022.

Dasar pemberian mosi tidak percaya ini dilatarbelakangi sikap ketua DPRD Kota Depok Yusuf Syahputra, yang tidak segera mengambil sikap setelah pembahasan Kartu Depok Sejahtera (KDS) deadlock sejak Januari 2022 lalu.

Menurut Hafid, Ketua DPRD bukan tidak mengakomodir, melainkan sedang menjadwalkan waktu yang tepat agar pertemuan khusus dengan Wali Kota Depok dapat terlaksana dengan baik. “Ketua DPRD sudah menyampaikan bahwa akan segera dijadwalkan,” kata Hafid.

Permintaan itu disampaikan Yusuf dalam sidang paripurna pada 28 April lalu. Namun, sikap para anggota dewan yang sudah terlanjur kecewa mewarnai sidang tersebut dan meminta Wakil Ketua DPRD yang memimpin jalannya sidang.

“Tidak ada dalam tata tertib itu, yang ada kalau ketua DPRD yang berhalangan maka pimpinan sidang diserahkan ke wakil, namun selama beliau tidak berhalangan ya sidang paripurna tetap berlanjut dan dipimpin oleh ketua DPRD,” kata Hafid.

Kisruh di DPRD Depok ini berawal saat 6 dari 7 fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok beramai-ramai menggugat dan memberikan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Muhammad Idris dan Ketua DPRD DKI.

Keenam fraksi itu, di antaranya Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan (DPP), dan Fraksi PKB-PSI. Hanya fraksi PKS yang tak ikut dalam mosi tidak percaya tersebut. Alasan mosi tidak percaya itu karena Pemkot Depok dinilai hanya mementingkan pendukungnya dalam penyaluran program KDS.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: PKS Menampik Dapat Keuntungan dari Program Kartu Depok Sejahtera KDS