TEMPO.CO, Jakarta - Ali Sadikin merupakan Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL) yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta di tahun 1966. Sosoknya lahir di Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1926 dan menghembuskan nafas terakhir pada 20 Mei 2008 di Singapura.

Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bang Ali sapaan akrabnya, lebih dulu menjabat Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartemen Maritim/Menteri Perhubungan Laut Kabinet Dwikora dan Kabinet Dwikora yang disempurnakan di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

Kontribusi dan Kontroversi Ali Sadikin untuk Jakarta

Barulah, pada Kamis, 28 April 1966 pukul 10.00, bertempat di Istana Negara, Ali Sadikin resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno. Pelantikan Ali tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1966, yang menyebutkan, Ali Sadikin adalah anggota staf Waperdam Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan yang cakap dan memenuhi syarat-syarat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Mengutip kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id, Ali Sadikin menjadi mantan gubernur yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Jakarta menjadi kota metropolitan moderen. Di bawah kepemimpinannya, Jakarta mengalami perkembangan pembangunan kota, ini termasuk berdirinya Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, kota satelit Pluit di Jakarta Utara, dan pelestarian budaya Betawi di kawasan Condet. Selain itu, Ali menjadi pencetus dirayakan hari jadi Kota Jakarta setiap 22 Juni.

Sosok Ali turut menginisiasi diselenggarakannya Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair sebagai sarana hiburan dan promosi dagang industri barang dan jasa dari seluruh tanah air, bahkan luar negeri. Dalam sektor transportasi, Ali coba mendatangkan banyak bus kota, menata trayeknya, dan membangun halte (tempat menunggu) bus yang nyaman.

Selain keberhasilan-keberhasilannya membangun kota, salah satu kebijakan Ali Sadikin untuk mengembangkan hiburan malam dengan berbagai klab malam dan mengizinkan perjudian di kota Jakarta dengan pungutan pajak pembangunan kota, serta membangun kompleks Kramat Tunggak sebagai lokalisasi pelacuran sempat menjadi kontroversi.

Meski jabatan Ali Sadikin berakhir pada 1977, sosoknya tetap aktif dalam menyumbangkan pemikiran untuk pembangunan kota Jakarta dan Indonesia dengan menjadi anggota Petisi 50, sebuah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh militer dan swasta yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto di masa Orde Baru.

DELFI ANA HARAHAP

Baca: Pemerintah DKI Janji Tindaklanjuti Usul Nama Ali Sadikin untuk Jalan Kebon Sirih

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.