TEMPO.CO, Jakarta - Ahli politik Universitas Paramadina A. Khoirul Umam menilai ada unsur politik sehingga BUMN dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif enggan ikut campur Formula E Jakarta. Dipastikan tidak ada perusahaan BUMN jadi sponsor balapan mobil listrik yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Umam menilai minimnya dukungan pemerintah pusat terhadap ajang Formula E menunjukkan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara sudah menjadi medan pertarungan politik.

“Bukan hanya BUMN, bantuan dari Kemenparekraf yang kini dijabat oleh Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, juga dikabarkan tidak turun,” ujar dia melalui pesan WhatsApp, Jumat, 3 Juni 2022.

Menurut Umam, sikap diam sejumlah kementerian seolah diorkestrasi oleh kekuatan besar politik tertentu, yang menghendaki ketidakberhasilan atau tidak optimalnya penyelenggaraan Formula E Jakarta. Dia menilai, seolah ada ketakutan besar bahwa keberhasilan Formula E akan memberikan efek boosting elektabilitas terhadap figur capres potensial tertentu.

“Tentu yang dirasa tidak sesuai dengan selera elit politik di jantung kekuasaan saat ini,” tutur Umam.

Selain itu, dia melanjutkan, sikap sejumlah lembaga ini tampak sangat berbeda jika dibandingkan dengan langkah cepat dalam memberikan dukungan untuk berbagai kegiatan. Misalnya seperti progam pembangunan, hingga berbagai jenis bantuan sosial, ke Pemerintah Kota Surakarta, misalnya.

“Seolah-olah ada perlombaan untuk ‘mengambil hati’ Presiden Jokowi, mengingat Wali Kota Surakarta saat ini adalah putra presiden,” kata dia.

Umam yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs itu menilai langkah pemerintah pusat terasa semakin ironis pada kegiatan misalnya Paris Fashion Week ‘palsu’ yang sempat menimbulkan kontroversi publik di awal Maret lalu. Kegiatan itu mendapatkan bantuan dari Kemenparekraf.

Dia juga mempertanyakan mengapa sejumlah stakeholders di pemerintah pusat justru absen dalam penyelenggaraan balapan Formula E. Seharusnya, kegiatan itu digunakan untuk mempromosikan Jakarta dan Indonesia.

Umam menjelaskan bahwa semua itu mengindikasikan bahwa kebijakan alokasi sumber daya negara, sudah masuk dalam ruang politisasi yang kental, meskipun Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi. Jika kebijakan publik sudah mulai dipolitisasi, kata dia, lalu bagaimana kemudian rakyat bisa yakin dan berharap instrumen negara akan bersikap netral dan independen dalam pemilu nanti.

Dia mempertanyakan benarkah lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, KPK, atau BSSN, bisa menjaga netralitas dan independensinya dalam pesta demokrasi nanti. Benarkah 248 penjabat (Pj) kepala daerah yang ditunjuk kini mulai Kemendagri benar-benar tidak akan berpihak pada salah satu Capres-Cawapres yang sesuai dengan selera kekuasaan saat ini.

“Ini PR besar bagi seluruh stakeholders politik dan pekerja demokrasi di Indonesia ke depan,” ujar Umam ihwal BUMN yang ogah memberikan sponsor Formula E.

Baca juga: Anies Baswedan: Formula E Program Pemprov DKI, Bukan Pribadi