TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung penuh upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial terkait kasus lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"ACT izinnya sudah dicabut oleh Kementerian Sosial, sekarang dalam proses pemeriksaan, pengawasan. Kami tentu Pemprov DKI Jakarta mendukung upaya-upaya dari Kementerian, dari pemerintah pusat, dari aparat hukum," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Senin, 11 Juli 2022.

Riza mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga menghargai proses hukum yang sedang bergulir terkait kasus ACT tersebut. Dia juga berpesan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi lembaga amal agar taat sesuai dengan ketentuan dan jauh dari kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Mari kita pastikan siapa saja, semua lembaga sosial yang membantu berjuang, berbagi, untuk taat sesuai aturan ketentuan dan laksanakan dengan penuh ketulusan tidak boleh ada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan," ujar Riza.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi izin organisasi ACT setelah ada dugaan penyelewengan donasi dana umat. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait kasus tersebut.

DKI beri izin operasi ACT hingga 2024

Adapun SKPD yang sedang proses evaluasi izin ACT, salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

ACT juga memiliki izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori bencana.

Pemerintah DKI Jakarta pernah menggandeng ACT dalam program Jakarta Care Line. Program ini adalah pengembangan dari program Humanity Care Line yang merupakan kerja sama Aksi Cepat Tanggap (ACT) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan pangan gratis kepada masyarakat khususnya daerah ibukota Jakarta. Program ini diluncurkan pada Sabtu, 2 Mei 2020, lalu di Kantor Pusat ACT di Menara 165, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari laman milik ACT, act.id.

Laman itu menyebutkan, selama pandemi Covid-19, Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meredam dampak sosial ekonomi dari wabah tersebut. Salah satunya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakarta Care Line. Diluncurkan pada Sabtu, 2 Mei 2020, Jakarta Care Line menjadi bentuk nyata dari sinergi ACT dan Pemprov DKI Jakarta yang dijalin sebelumnya dalam gerakan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

Jakarta Care Line merupakan layanan pengadaan pangan gratis berbasis teknologi sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, utamanya beras, bagi warga DKI Jakarta yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. Peluncuran ini, masih dikutip dari act.id, dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin, dan Presiden ACT Ibnu Khajar di Menara 165.

Anies Baswedan menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah sebuah inovasi dalam kolaborasi di bidang sosial di tengah pandemi yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi. “Hari ini Jakarta sedang mengalami masalah besar karena kegiatan ekonomi diturunkan. Karena itu kami memberikan bantuan sosial yang terus dilakukan secara berkala," kata Anies.

Baca juga: Anies Baswedan Pernah Datangi Kantor Pusat ACT dan Apresiasi Cepatnya Tindakan