TEMPO.CO, Jakarta - Warga RW 017 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara menggelar demo minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memfasilitasi pemilihan ulang ketua RW di wilayahnya. Mereka berdemo di di depan Balai Kota DKI, Jumat siang, karena menduga pemilihan ketua RW pada Maret 2022 bermasalah secara administrasi.

Koordinator demo Ulwan Sujianto mengatakan warga Tugu Utara merasa kecewa terhadap Lurah Tugu Utara Handayani atas sikap dan kebijakan yang membuat situasi di wilayah RW 017 Tugu Utara tidak kondusif. Ulwan mengatakan sudah bersurat ke kelurahan, kecamatan, dan Wali Kota Jakarta Utara, bahkan ke Ombudsman, tapi tidak ada respons.

"Kita memang sudah pernah ada audiensi dengan kelurahan dan kecamatan, tapi hasilnya nihil. Sehingga kami meminta Pak Anies untuk memfasilitasi," ujar Ulwan saat ditemui di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Juli 2022.

Menurut Ulwan, sampai hari ini warga RW 017 tidak pernah menerima Surat Keputusan Lurah Tugu Utara Nomor 224 Tahun 2022 Tentang Careteker Pengurus Rukun Warga 017 yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2022 dan Surat Tugas Pendelegasian Nomor 13 Tahun 2022 tertanggal 04 April 2022. Dalam surat itu disebutkan telah ditunjuk saudara Muhamad Maulana sebagai Petugas Harian Sementara (definitive) RW 017.

Namun, setelah warga mengajukan surat permberitahuan unjuk rasa ke Kantor Gubernur DKI, Lurah Tugu Utara baru memberikan SK Nomor 237 Tahun 2022 Tentang Perpanjangan Careteker Pengurus Rukun Warga 017, tertanggal 11 Juli 2022.

Ulwan mengatakan warga kecewa karena lurah menunjuk kembali Shobirin sebagai Bendahara definitif RW 017 dan saudara Muhamad Maulana sebagai sekretaris definitif tanpa melalui Musyawarah RW.

"Lurah Tugu Utara telah melakukan tindakan perbuatan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenangnya secara berlebihan. Bahkan mengeluarkan Surat Teguran yang disertai ancaman pemberhentian saudara Budi Hartono dan M Sujud sebagai Ketua RT 001 dan Ketua RT 004," kata Ulwan.

Kedua Ketua RT itu diangap tak membantu lurah dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sebagai Panitia Pemilihan Ketua RW 017, Budi dan Sujud tidak mau menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RW 017 karena dianggap melanggar Pergub Nomor 171 Tahun 2016.

Dugaan maladministrasi lain yang dilakukan Lurah Tugu Utara adalah menyalahgunakan wewenangnya secara berlebihan dengan membuat Surat Keputusan Careteker terhadap Ketua RT 002, 003 dan 004 tertanggal 11 April 2022. SK itu dibuat tanpa melalui proses klarifikasi, verifikasi, validasi dan evaluasi terhadap para pihak terkait.

"Surat itu adalah produk keputusan cacat hukum karena dalam menimbang atau konsideran tidak disebutkan uraian singkat permasalahan yang terjadi atau pelanggaran pemilihan yang melatarbelakangi," tutur Ulwan.

Atas dasar pertimbangan tersebut warga RW 017 memohon kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Lurah Tugu Utara membatalkan Surat Keputusan Careteker Pengurus RT 002, 003 dan 004 karena cacat hukum.

Warga juga meminta agar Anies Baswedan memfasilitasi Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW 017 Kelurahan Tugu Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. "Memberhentikan Handayani dari jabatannya sebagai Lurah Tugu Utara."

Baca juga: Riza Patria Sebut Kasus Pelecehan Seksual di Jakarta Naik Signifikan, Anies Baswedan: Lapor Hotline