PSI Minta Dinas Lingkungan Hidup DKI Tanggung Jawab Atas Pemerkosaan di Kaliadem Tanjung Priok

Selasa, 26 Juli 2022 21:50 WIB

Ilustrasi pemerkosaan. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana meminta Dinas Lingkungan Hidup ikut bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan yang dilakukan petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI tidak hanya berhenti pada pemecatan dan proses hukum pelaku pemerkosaan, tapi juga peduli pada korban. DLH harus turut bertanggung jawabagar korban mendapatkan hak pelayanan sesuai Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

"Jangan berhenti saat oknum diproses hukum saja. Tapi korban harus diperhatikan secara nyata dan dipastikan mendapatkan hak pelayanan sesuai perda perlindungan perempuan dan anak," kata Justin melalui siaran pers, Selasa, 26 Juli 2022.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah memecat JP, petugas PJLP yang telah ditetapkan tersangka kasus pemerkosaan di Dermaga Kaliadem.

Petugas PJLP DKI berusia 22 tahun itu ditangkap polisi karena terlibat kasus pemerkosaan gadis 16 tahun di atas kapal yang sedang sandar di Kaliadem, Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pemerkosaan terjadi pada pada Rabu, 13 Juli 2022, sekitar pukul 01.00.

JP bekerja sebagai petugas kebersihan lepas pantai di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Dia ditangkap oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama anak buah kapal berinisial SS (30), yang juga terlibat dalam kasus pemerkosaan itu.

Advertising
Advertising

Kedua tersangka dijerat pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi kedua tersangka pencabulan anak itu adalah 15 tahun penjara.

Selain memecat JP, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan pendampingan terhadap korban pencabulan di Dermaga Kaliadem, Pelabuhan Muara Angke itu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam rapat dengan DPRD DKI.

"Kami berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta dan melakukan pendampingan terhadap korban," kata Asep Kuswanto di gedung DPRD DKI, Selasa, 26 Juli 2022.

Asep mengatakan korban yang masih tergolong usia di bawah umur itu memerlukan pendampingan. "Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, pasti menimbulkan traumatik dan itu harus dilakukan pendampingan secara kejiwaan kepada korban dan keluarganya," kata Asep.

Baca juga: Polisi Tangkap Dua Pelaku Pemerkosaan Anak di Tanjung Priok

Berita terkait

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

9 menit lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

3 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

3 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

3 hari lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 hari lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

3 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 hari lalu

PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

5 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya