TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI, Dadang Iskandar menyatakan beras bansos yang ditimbun di areal gudang PT JNE di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, bukan disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Diduga bukan, karena kita tidak melakukan kerjasama dengan pihak JNE,” kata Dadang saat meninjau lokasi, Selasa 2 Agustus 2022.

Dadang mengatakan, bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial disalurkan melalui Bulog, dan Bulog bekerjasama dengan PT. SSI, bukan melalui JNE.

“Mungkin SSI disubkan lagi dengan JNE ya itu yang kita tidak paham, artinya untuk penyaluran ini kami sih memberikan suatu penekanan diduga ini bukan barang punya Kemensos,” kata Dadang.

Bukan bansos Kemensos

Selain itu, lanjut Dadang, bansos presiden yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga memiliki ciri adanya label ‘Bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial’, sementara hasil temuannya tidak ada label tersebut ditemukan.

“(Dari temuan kita) Tidak ada tulisan itu, nggak ada tulisan bantuan presiden melalui kementerian sosial, polos aja,” kata Dadang.

Dadang mengatakan, proyek pemberian bantuan Covid-19 berupa pemberian sembako tidak hanya disalurkan melalui Kementerian Sosial, melainkan ada kementerian dan lembaga lain bahkan pemerintah daerah juga ikut menyalurkan.

“Proyek untuk bantuan Covid-19 itukan bukan dari Kemensos aja, dari kementerian atau mungkin pemerintah daerah kan ada juga,” katanya.

Temuan paket bansos dikubur di dekat gudang JNE

Kasus paket-paket bansos Jokowi yang dikubur ini viral dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Seorang warga bernama Rudi Samin memperoleh informasi dari mantan pegawai JNE soal adanya penimbunan paket bansos di sekitar gudang JNE.

Rudi bahkan sampai mengerahkan ekskavator untuk mencari paket-paket bansos yang katanya dikubur di sana. Perlu tiga hari hingga ia menemukan karung-karung beras bertuliskan bantuan presiden itu.

JNE mengaku sudah mengikuti prosedur

VP of Marketing JNE Eri Palgunadi menklarifikasi soal paket bansos yang dikubur di Depok. Ia menyebutkan JNE selalu mematuhi dan mengikuti peraturan yang berlaku serta selalu menjalankan standar operasi yang berlaku di perusahaan dengan sebaik mungkin.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan, karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," kata Eri dalam keterangan resmi, Ahad, 31 Juli 2022.

Eri memastikan bahwa JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan. "Besar harapan kami penjelasan dan klarifikasi ini menjadi informasi bermanfaat agar tidak terjadi kesalahpahaman atas hal yang terjadi tersebut," tuturnya.

Penjelasan Bulog

Bulog menjelaskan pihak ketiga yang menjadi penyalur paket bansos bantuan presiden telah mengganti paket beras bansos yang rusak dengan cara membeli sebagai pengganti.

"Pihak ketiga segera menghubungi BULOG untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima," kata Sekretaris Perusahaan Perum BULOG Awaludin Iqbal dalam keterangannya hari ini, Selasa, 2 Agustus 2022.

Ia memastikan warga penerima telah menerima paket bansos dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik. Adapun soal beras yang rusak tersebut menjadi tanggungjawab pihak ketiga, dan bukan lagi menjadi tanggungjawab BULOG.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Beras Bansos Dikubur di Depok Rusak Karena Hujan Saat Diambil dari Gudang Bulog