Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto (dua kiri), memberikan keterangan pers di halaman bangunan Holywings usai mengecek bangunan kafe itu, di Jalan Pajajaran, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat, Minggu. ANTARA/Linna Susanti
TEMPO.CO, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyebut ada 7 poin pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dalam sambutannya saat upacara bendera HUT RI ke-77 di Lapangan Sempur Kota Bogor, Bima mengatakan pandemi telah berdampak pada perekonomian Kota Bogor.
Bima mengatakan, akibat pandemi 70 persen penghasilan warganya turun, sekitar 40 persen warga juga kehilangan pekerjaan. Bahkan pendapatan asli daerah (PAD) anjlok selama dua tahun ini. Pandemi juga telah menyebabkan dampak sosial, yaitu 300 anak menjadi yatim maupun piatu di Kota Bogor.
Kini, pertumbuhan ekonomi mulai membaik.
"Hari ini keadaan jauh lebih baik, situasi jauh lebih baik. Pemulihan ekonomi di Kota Bogor bergerak lebih cepat daripada daerah lain," kata Bima di Kota Bogor, Rabu, 17 Agustus 2022.
Bima juga menyampaikan rencana anggaran 2023 yang akan dialokasikan untuk kemaslahatan warga kota Bogor.
Pada saat ini, kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, hotel dan jasa yang sempat lesu mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor 4,17 persen dari minus 0,41 persen pada tahun 2020 bertahap naik menjadi 3,76 persen pada 2021.
Sektor perdagangan online dan industri pengolahan berbasis kreatif di Kota Bogor menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi.
PAD Kota Bogor naik 10 persen dari Rp872 miliar pada 2020 menjadi Rp966 miliar tahun ini. Pada 2022, PAD ditargetkan naik 12 persen dibandingkan 2021 menjadi Rp 1,1 triliun.
"Okupansi Hotel 33 persen pada 2020 hingga pertengahan 2021, naik menjadi 74 persen pada pertengahan 2021 hingga 2022. Pada bulan ini saja okupansi rata-rata sudah mencapai 76 persen," ujarnya.
Pandemi juga melahirkan banyak pelaku UMKM. Bima mengatakan pada 2020 tercatat ada 26 ribu pelaku UMKM. Pada 2021, jumlahnya naik menjadi 68 ribu orang. Dengan bantuan UMKM dari pemerintah dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) membuka usah, jumlah pelaku UMKM tercatat 77 ribu pada 2022.
Bima berkomitmen memprioritaskan anggaran untuk masalah kesejahteraan sosial bagi warganya pada tahun 2023. Dia optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Dia mengalokasikan anggaran Rp57 miliar untuk bangunan sekolah, Rp314 miliar untuk kesehatan, Rp108 miliar untuk membantu warga miskin dan Rp109 miliar untuk fasilitas publik.
"Insya Allah bukan hanya karena kita bekerja lebih keras, tetapi kita bekerja bersama-sama saya ucapkan terima kasih yang luar biasa," kata Bima Arya.
