DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

Reporter

Antara

Selasa, 30 Agustus 2022 05:30 WIB

Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan alasan Dewan menggelar rapat anggaran di luar Jakarta, tepatnya di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami sedang pembahasan anggaran (P2APBD 2021) di sana, kalau di sana kan fokus untuk menuntaskan pembahasan," kata Prasetyo di Jakarta, Senin.

Dengan rapat di luar kota, maka anggota DPRD DKI Jakarta juga bisa fokus membahas anggaran tidak ngacir kemana-mana. "Mereka enggak lari ke mana-mana. Kalau di sini (Jakarta) kan banyak sekali, ke sana, ke sini, akhirnya enggak fokus,"

Selain untuk membahas APBD-Perubahan, kata dia, DPRD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Hasil rapat paripurna tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Jadi memang ada surat dari Kemendagri untuk mempersiapkan bulan Oktober tanggal 16, kan Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah selesai masa baktinya," katanya.

Setelah Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria berakhir masa jabatannya, kata dia, untuk sementara kursi mereka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Jokowi.

Pj Gubernur merupakan PNS eselon I atau pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya. "Setelah tanggal 16 Oktober pasti ada penggantinya, Pj-kan yang ditunjuk Kemendagri kemudian dilantik Pak Presiden," katanya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, masyarakat Jakarta bisa kesulitan mengakses hasil rapat anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta di luar kota.

"Kalau (rapat) di luar daerah, di luar kota itu 'kan akses masyarakat, akses warga Jakarta walau sifat rapatnya terbuka, warga tidak bisa mengikuti," kata Ujang.

Ujang mengatakan, jika dilakukan di luar kota, masyarakat harus merogoh dompet lebih dalam jika ingin mengikuti rapat yang dilakukan secara terbuka itu, mulai dari ongkos perjalanan dan biaya menginap jika ingin mengikuti rangkaian rapat sampai selesai.

Advertising
Advertising

"Karena itu sejatinya dan sebijaknya, yang bagus dilakukan di Jakarta saja, kan di Jakarta banyak hotel-hotel yang megah dan bagus," ujarnya.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Akan Rapat di Bogor, Alasannya Butuh Tempat yang Lebih Besar

Berita terkait

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

1 jam lalu

Polda Metro Jaya Gelar Olah TKP Industri Rumahan Narkoba di Sentul Hari Ini

Rumah yang menjadi tempat industri narkoba ini terdiri atas dua lantai, dengan cat berwarna kuning keemasan.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

18 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Operasi Batu Ginjal Sebesar Kepala di Indonesia, Kasus Langka namun Tak Masuk Rekor Dunia

21 jam lalu

Kilas Balik Operasi Batu Ginjal Sebesar Kepala di Indonesia, Kasus Langka namun Tak Masuk Rekor Dunia

Di Indonesia pernah ditemukan kasus batu ginjal langka. Ukurannya sebesar kepala manusia.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

4 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

6 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

7 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

10 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

Jawab Protes Warga Soal Penutupan Jalan Serpong-Parung, BRIN Akan Sediakan Sentra UMKM di Jalan Lingkar

10 hari lalu

Jawab Protes Warga Soal Penutupan Jalan Serpong-Parung, BRIN Akan Sediakan Sentra UMKM di Jalan Lingkar

Warga Bogor dan Tangsel memprotes rencana BRIN menutup jalan yang selama ini berada di kawasan lembaga riset itu.

Baca Selengkapnya