TEMPO.CO, Jakarta - Berita isu Formula E Direbut Singapura, Demo Harga BBM Naik, dan Derita Ojek Online Masuk Top 3 Metro hari ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan setiap kota yang menyelenggarakan Formula E memiliki kerja sama masing-masing. Perhelatan balap di negara lain, tutur dia, tak berhubungan dengan Jakarta E-Prix.

Sebanyak 8.350 personel disiagakan Polda Metro Jaya untuk menjaga demo BBM naik di 3 titik di Jakarta pada kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan demo BBM naik itu terpusat di depan Gedung DPR/MPR, Patung Kuda dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun Top 3 Metro ketiga adalah berita massa driver ojek online yang tergabung dalam Laskar Malari menggelar aksi unjuk rasa di kawasan silang Monas, menuntut pemerintah memberikan payung hukum yang menjamin hak para driver ojek online.

Berikut ini Top 3 Metro:

1. Soal Formula E Direbut Singapura, Anies Baswedan: Tidak Terkait dengan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan setiap kota yang menyelenggarakan Formula E memiliki kerja sama masing-masing. Perhelatan balap di negara lain, tutur dia, tak berhubungan dengan Jakarta E-Prix.

"Kalau ada kota lain apakah Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, mereka semua jalan sendiri-sendiri. Tidak terkait dengan Jakarta," kata Anies saat hadir di tasyakuran HUT Partai Demokrat di kantor DPD Demokrat DKI, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 9 September 2022.

Sebelumnya, mantan Dubes RI di Polandia Peter F. Gontha menyampaikan penyelenggaraan Formula E Jakarta akan diambil alih Singapura. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Twitter @PeterGontha pada Rabu, 7 September 2022.

"Info A1 media international: SINGAPORE akan mengambil alih perhelatan balapan mobil FORMULA-E. Dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan FEO gara gara Indonesia ribut mengenai FORMULA E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapore aja!," tulis dia.

Anies mengutarakan pemerintah DKI tetap merencanakan penyelenggaraan Formula E hingga 2024. "Jakarta tetap berencana," ucap dia.

Balap mobil listrik ini pertama kali digelar di Ibu Kota pada 4 Juni 2022. Pemerintah DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah meneken kontrak Jakarta E-Prix akan berlansung sepanjang 2022-2024.

Isu politik dan hukum di Formula E Jakarta
Soal penyelenggaraan balapan Formula E hingga 2024 ini menjadi salah satu isu yang kerap dipertanyakan sejumlah pihak. Alasannya, masa jabatan Anies berakhir pada Oktober 2022, namun balapan ini tetap berjalan meski ia tak lagi menjabat sebagau gubernur.

Ajang balapan Formula E ini pun menjadi komoditas politik di DPRD DKI. Dua partai oposisi di Balai Kota, PDIP dan PSI ngotot untuk menjadikan Formula E Jakarta sebagai materi pengajukan hak interpelasi. Namun hingga kini, isu interpelasi itu mandek dan tak jelas ujungnya.

Mandek di DPRD DKI, Formula E Jakarta menggelinding ke KPK. Rabu lalu, Anies datang ke KPK untuk memberikan sejumlah keterangan.

Salah satu poin yang banyak dipertanyakan adalah soal commitment fee yang digelontorkan Jakpro sebagai penyelenggara balapan kepada Formula E Operation (FEO) selaku pemilik lisensi balap Formula E. Ada yang menyebut nilainya kemahalan dibanding hajatan serupa di negara-negara lain. Jakpro pun saat ini masih harus menuntaskan biaya commitment fee yang belu diserahkan ke FEO sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, pelaksanaan Formula E Jakarta dilakukan selama tiga musim, yaitu 2022-2024 setelah renegosiasi dari awalnya lima musim, yaitu 2020-2024, akibat pandemi Covid-19.

2. Demo BBM Naik di 3 Titik di Jakarta Hari Ini, Polda Metro Jaya Turunkan 8.350 Personel

Sebanyak 8.350 personel disiagakan Polda Metro Jaya untuk menjaga demo BBM naik di 3 titik di Jakarta pada hari ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan demo BBM naik itu akan terpusat di depan Gedung DPR/MPR, Patung Kuda dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Menteng, Jakarta Pusat.

"Untuk perkuatan pengamanan, kami turunkan 8.350 personel," kata Zulpan di Jakarta, Jumat, 9 September 2022.

Ada sejumlah kelompok yang telah memberitahukan akan menyampaikan aspirasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Di antaranya komunitas ojek online (ojol) dan sejumlah organisasi mahasiswa.

Selain demo di 3 lokasi itu, Polda Metro Jaya juga mengantisipasi unjuk rasa tanpa pemberitahuan. "Ini kami antisipasi dan awasi," ujarnya.

Polisi mengimbau para demonstran tertib dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.000 Massa Ojol Bakal Demo Hari Ini

Ketua Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) Grabbike, Igun Wicaksono, menyatakan para driver ojol (ojek online) akan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM besok.

“Betul, Kami pengemudi ojek online akan melaksanakan aksi massa ke Istana Merdeka” ucap Igun dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 September 2022.

Ia mengungkapkan rencana demo ojol ini sudah diberitahukan secara resmi ke Polda Metro Jaya.

Igun memperkirakan demonstrasi menolak harga BBM naik akan diikuti oleh seribu hingga 5 ribu massa. “Untuk Jakarta akan dihadiri oleh ojol Jabodetabek, Sumatera, Jawa dan Bali serta perwakilan Kalimantan dan Sulawesi” Katanya.

Ia menjelaskan pihaknya akan menyuarakan tiga tuntutan pada pemerintah dalam demo BBM naik hari ini, yaitu mendesak negara untuk melegalkan ojek online dengan mengaturnya di dalam undang-undang, penentuan tarif ojol menjadi kewenangan pemerintah daerah/provinsi, dan mendesak biaya sewa aplikasi maksimal 10 persen.

3. Derita Ojek Online, Terkena Potongan Aplikator 20 Persen, Kini Harus Menerima Harga BBM Naik 30 Persen

Massa driver ojek online yang tergabung dalam Laskar Malari menggelar aksi unjuk rasa di kawasan silang Monas menuntut pemerintah memberikan payung hukum yang menjamin hak para driver ojek online.

"Payung hukum itu janji Kepala Negara 2018. Kami ini profesinya sama seperti l**te, sama ngga ada bedanya. duitnya diambil tapi ngga diakui," kata penanggung jawab aksi Danies Stefanus, Jumat, 9 September 2022.

Mereka mendesak pemerintah menghapuskan potongan 20 persen yang ditetapkan aplikator. Sebab, potongan tersebut dinilai merugikan.

Potongan itu semakin berat dirasa ojek online setelah Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM hingga 30 persen, sementara kenaikan tarif ojek online hanya 8 sampai 15 persen.

"BBM naik 30 persen, kami naik 8 persen sampai 15 persen itu tarif batas atas yang dipakai batas tarif bawah biar yang pesan banyak," ujarnya.

Menurutnya, kenailan 8 persen tidak masuk akal, sementara yang 15 persen sebagai batas tarif atas tidak digunakan. Aplikator, kata dia, hanya menggunakan 8 persen sebagai batas tarif bawah agar banyak pengguna.

Mereka menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak berani.melawan apliktor. Bahkan ia mengatakan, pihak aplikator tidak membayar pajak.

"Aplikator sampai saat ini tidak bayar pajak. Alasannya rugi. Kami sudah audiensi. Bagaimana perusahaan besar ngga bayar pajak alasannya rugi," katanya.

Dalam orasi, disampaikan bahwa kenaikan harga BBM menjadi beban bagi masyarakat. Selain itu, tidak ada peraturan yang mengikat aplikator dalam menetapkan tarif, sehingga aplikator bebas menaikkan tarif.

Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan hukum agar terlindung dari kebijakan aplikator yang sewenang-wenang. Dalam aksi ini, massa yang hadir tidak saja dari ojek online, tetapi ada pemuda dan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.