TEMPO.CO, Jakarta - Agenda pertama Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI adalah menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hari ini.

Berdasarkan agenda yang diterima Tempo dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi rencananya akan ke ke Kementerian PUPR di Kebayoran Baru pada pukul 4 sore ini.

Semula agenda ini terbuka untuk diliput wartawan, belakangan informasi menyebutkan bahwa agenda pertemuan dengan Menteri PUPR ini tidak untuk diliput media.

Panas dingin hubungan Menteri PUPR dan Anies Baswedan

Selama ini, hubungan antara Kementerian PUPR dan pemprov DKI di era Gubernur Anies Baswedan kerap diwarnai panas-dingin. Dalam beberapa kesempatan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melontarkan sentilan terhadap Anies.

Pangkal soalnya adalah, Anies Baswedan tak mau menjalankan program normalisasi sungai yang justru menjadi andalan Menteri PUPR.

Yang paling kentara adalah ketika terjadi banjir pada Januari 2020 silam. Kala itu, Basuki mengatakan banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi.

“Namun, mohon maaf bapak Gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer itu yang sudah dinormalkan 16 kilometer. Nah yang belum dinormalkan tergenang,” kata Basuki di Monas, Jakarta, Rabu, 1 Januari 2020.

Rupanya, Basuki Hadimuljono juga ingin melakukan normalisasi kali-kali lain di Jakarta, tidak hanya Ciliwung, tapi juga Kali Pesanggrahan dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

Menurut Basuki selama ini ada kendala dalam melakukan normalisasi, yaitu negosiasi dengan warga yang lahannya terdampak. Karena itu, Basuki meminta Anies yang bernegosiasi dengan masyarakat. “Ini keahlian beliau untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” ujarnya.

Pendapat Basuki secara langsung dibantah Anies yang saat itu berdiri bersebelahan Menurut Anies, banjir disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

“Mohon maaf pak Menteri saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” kata Anies

Contohnya, kata Anies, normalisasi di Kampung Melayu pada Maret 2019 yang tidak berdampak apa-apa. Menurut dia, mengendalikan limpahan air dari selatan bisa dilakukan dengan membangun bendungan.

“Kami bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan. Dan kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan. Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan,” kata Anies pada Januari 2020.

Heru Budi lanjutkan normalisasi sungai

Setelah sempat mandek di era Anies Baswedan, Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI, memberi sinyal kuat akan melanjutkan program normalisasi sungai.

Pekan lalu, Heru Budi Hartono menyebut program normalisasi Sungai Ciliwung bakal menjadi salah satu program prioritasnya saat memimpin Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Menurut Heru, normalisasi Kali Ciliwung menjadi salah satu program penanggulangan banjir yang diminta Presiden Jokowi untuk menjadi prioritas.

Meski begitu, Heru menyebut metode normalisasi sungai yang dilakukannya tidak mengedepankan penggusuran.

"Kita bisa mengeruk seperti tahun 2015 yang lalu saya bersama Pak Jokowi waktu itu beliau Gubernur. Kita telusuri Ciliwung sampai atas, sampai saya ingat sampai Kampung Melayu. Kita keruk, kita bersihkan salurannya, dan tidak harus relokasi," ujar Heru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022.

Baca juga: Soal Sumur Resapan, Heru Budi Hartono Mau Bicara Dulu dengan Ketua DPRD DKI