TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi berpandangan sumur resapan adalah program yang baik untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hanya, selama ini pembuatan sumur resapan itu tidak pada tempatnya.

"Sebetulnya sumur resapan itu program baik, cuma salah penempatannya. Kalau di jalan aspal dipasang sumur resapan, airnya tidak meresap, akhirnya air diambil sumur resapan, dibuang keluar kan tidak ada gunanya," ucapnya saat menyambut hari pertam Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI di Balai Kota, Senin, 17 Oktober 2022.

Ia pun meminta agar penanganan banjir dilakukan dari hulu dan hilir sehingga sumur resapan bisa lebih optimal.

"Hulu hilir dibereskan. Pertanyaannya apakah itu masih banjir? saya jawab iya masih banjir, yang kecil-kecil itu dibereskan. Hulu hilir belum beres, sumur resapan masuk dan salah pula penerapannya," katanya seperti dilansir dari Antara.

Ia pun mendorong Pemprov DKI memberikan hibah kepada daerah penyangga seperti di Bogor agar kawasan Puncak dapat dijaga terkait pengendalian banjir.

"Jakarta daerah di bawah dan penyangga Jakarta harus diberi hibah, seperti era dulu, Bogor dikasih supaya jangan bangun Puncak," ucapnya.

Sumur resapan masih akan dipakai Heru Budi

Heru Budi Hartono mengatakan masih akan melanjutkan program sumur resapan yang telah dimulai di era Gubernur Anies Baswedan.

Heru Budi Hartono menyebut program sumur resapan bermanfaat untuk mengendalikan banjir terutama di daerah yang memiliki topografi cekungan.

"Semua program itu bagus, tentu sumur resapan bisa dimanfaatkan untuk daerah yang memang cekung," kata Heru saat memberikan keterangan pers hari pertama bertugas di Balai Kota Jakarta, Senin.

Selain daerah cekung, lanjut dia, sumur resapan juga bisa dibuat di daerah yang berada di bawah permukaan sungai.

Terkait kelanjutan program tersebut, kata dia, pihaknya akan membahas program itu dengan legislatif atau DPRD DKI.

"Itu nanti kami lihat, pembahasannya dengan Ketua DPRD," imbuh Heru.

Beda sikap Prasetyo Edi

Sikap Prasetyo Edi itu bertolak belakang dengan sikapnya yang menghapus anggaran pembuatan sumur resapan. Ia menilai program tersebut tidak berguna. Sejumlah pemberitaan Tempo mencatat penolak politikus PDIP itu terhadap sumur resapan.

Dia-lah yang menjadi orang yang mengusulkan penghapusan anggaran pembuatan sumur resapan di APBD DKI 2022.

Sebagai orang yang mencoret pos anggaran sebesar Rp 120 miliar untuk sumur resapan, Prasetyo Edi, politikus PDIP itu tak mau proyek penanggulangan banjir itu dianggarkan APBD.

Menurut Prasetyo, proyek sumur resapan tiada guna. Tak bermanfaat. Yang ada, menurut dia justru bikin rusak jalan-jalan yang ada.

"Itu enggak ada gunanya, sekarang coba lihat sendiri apakah itu bisa maksimal? Enggak, ternyata merusak semua yang ada," ucap Prasetyo Edi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022.

Prasetyo Edi sebut anggaran sumur resapan harus dihapus

Prasetyo menyebut, dirinya sudah mencoret anggaran sumur resapan dalam Rancangan APBD DKI 2022. Sebagai penentu Banggar, politikus PDIP ini mengatakan, berhak mencoret anggaran yang tidak maksimal dieksekusi.

Karena itu, ia menolak rencana Pemprov DKI yang ingin memasukkan lagi aokasi anggaran untuk program sumur resapan. Dia berujar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD DKI 2022 sudah disahkan pada November 2021.

"Enggak boleh dimasuk-masukkan lagi. Kalau dimasukkan lagi itu siluman," katanya.

Bahkan ia menilai sumur resapan lebih berguna sebagai kolam lele. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) menjadikanya sebagai kolam ikan lele.

"Cocoknya ini buat kerja sama dengan Dinas KPKP DKI, masukkan lele di dalamnya lalu masyarakat yang jaga dan kasih makan. Itu bisa jadi sumber pendapatan," kata politikus PDIP itu.

Baca juga: Heru Budi Hartono Ungkap Stategi Cegah Banjir di Jakarta, Sumur Resapan Masih Dipakai