Posko Pengaduan Warga di Balai Kota Dibuka Lagi, PSI: Tradisi Baik Harus Dilanjutkan

Selasa, 18 Oktober 2022 17:49 WIB

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima pengaduan warga di Pendopo Balai Kota DKI, Selasa, 18 Oktober 2022. Humas Pemprov DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menganggap posko pengaduan warga yang dibuka lagi memang dibutuhkan masyarakat. Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai masyarakat ada yang suka mengadu secara langsung.

"Saya apresiasi kebijakan ini, walaupun warga bisa mengadu lewat aplikasi JAKI, namun membuka opsi pengaduan secara langsung juga perlu diadakan. Masyarakat tentu lebih suka mengadu secara langsung, bahkan didengar langsung oleh pejabatnya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Oktoner 2022.

Meja pengaduan masyarakat sebelumnya pernah digelar masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Layanan tatap muka langsung itu dihapuskan oleh Gubernur Anies Baswedan, dan sebagai gantinya disediakan aplikasi Jakarta Kini (JaKi) untuk melapor.

Menurut William, pelayanan pengadian warga secara langsung seperti ini perlu dilanjutkan sebagai tradisi yang baik. "Soal tradisi baik tentu harus diteruskan, mendengar keluhan warga adalah bagian dari kewajiban pemprov DKI. Bukan hanya mendengarkan tapi menyelesaikan apa yang diadukan juga merupakan tugas mereka," tuturnya.

Selanjutnya, kata William, aduan warga ke Balai Kota perlu dilihat juga bagaimana tindak lanjutnya. Untuk saat ini, dia mengapresiasi langkah tersebut dari Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Advertising
Advertising

"Apakah juga sesuai dengan tindak lanjut yang dilakukan Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah yang diadukan," ujarnya.

Hari pertama layanan pengaduan dibuka kembali di Balai Kota DKI, Selasa, 18 Oktober 2022. Foto Humas Pemprov DKI

Kemarin, Heru menyampaikan bakal melanjutkan program-program gubernur terdahulu yang dianggap baik. Dia mengklaim tidak melihat siapa yang membuat program tersebut untuk dipertimbangkan kelanjutannya.

Aplikasi JAKI dipastikan tetap digunakan selama dia menjabat sebagai penjabat gubernur. Kehadiran perangkat lunak itu tetap berbarengan dengan pelayanan tatap muka di Balai Kota.

Waktu pelaksanaan penerimaan aduan masyarakat mulai pukul 08.00-09.00 WIB setiap Senin sampai Kamis. Petugas yang akan menerima laporan berasal dari petugas tiap wilayah kota di Jakarta.

Setelah itu laporan bakal dibawa ke daerah masing-masing untuk dibahas. "Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8-9 saja. Ketika datang dari jam 8-9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," tuturnya.

Baca juga: Hari Pertama Pengaduan Warga di Balai Kota, Masyarakat Laporkan Pungli dan Pengurusan Tanah

Berita terkait

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

4 jam lalu

Relawan Daftarkan Kaesang Ikut Pilkada Kota Bekasi Lewat PKB

Relawan Nasional Pro Prabowo - Gibran (Pa-Gi) mendorong Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep maju dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi 2024.

Baca Selengkapnya

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

10 jam lalu

Akui Jalin Komunikasi Dengan PDIP, Khofifah: Relatif, Belum Pasti Mendukung

Khofifah menaakui menjalin komunikasi dengan PDIP. Namun ia mengatakan, belum pasti partai itu memberikan rekomendasi dukungan.

Baca Selengkapnya

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

3 hari lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

4 hari lalu

PSI Tuding Suaranya di Dapil Nias Selatan 5 untuk Kursi DPRD Berpindah ke Gerindra

PSI menduga suara partainya dalam pemilihan legislatif DPRD Nias Selatan, Sumatera Utara berpindah ke Partai Gerindra.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

4 hari lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

5 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

5 hari lalu

Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.

Baca Selengkapnya

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

6 hari lalu

25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

7 hari lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya