TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perhubungan DPRD DKI Jakarta memastikan alokasi anggaran untuk jalur sepeda dalam rancangan APBD DKI 2023 tidak dinolkan. Anggota Komisi B Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan alokasi anggaran untuk jalur sepeda direvisi menjadi Rp7,5 miliar dari usulan semula Rp38 miliar.

"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh, ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp7,5 miliar," kata Taufik Zoelkifli saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 17 November 2022 dikutip dari Antara.

Meski mendapatkan alokasi anggaran, DPRD DKI ingin uang itu tidak digunakan untuk pengembangan jalur sepeda di 2023. "Jadi belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta untuk tahun depan," ucapnya.

Anggaran Rp7,5 miliar tersebut, kata dia, difokuskan untuk tiga kegiatan, yaitu Rp2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, Rp500 juta untuk sosialisi hasil evaluasi yang akan dibagi untuk masing-masing kota madya sebesar Rp100 juta.

"Sedangkan Rp5 miliar lagi untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai," ucap dia.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta agar program jalur sepeda era Anies Baswedan untuk 2023 dihentikan karena program tersebut dinilainya tidak berjalan dengan semestinya.

"Kita perlu evaluasi ulang mengenai lajur sepeda, karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata politikus PDIP itu saat rapat pembahasan RAPBD 2023 Komisi B DPRD DKI bersama Dishub tanggal 11 November 2022.

"Dari tahun 2019 kami sudah mengarahkan tidak, tapi kemudian lajur sepeda masih diteruskan. Targetnya berapa ratus kilometer itu sekarang cuma jadi tempat parkir, jalur sepeda motor, dan mangkal tukang kopi keliling. Kami lihat ini sia-sia," ucap dia.

DKI Stop Bangun Jalur Sepeda, B2W: Warga Jakarta Dipaksa Mundur ke Belakang

Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menyatakan seharusnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jakarta 2023-2026 dalam membangun kota. Salah satu agar pemerintah DKI mengejar target pembangunan jalur sepeda hingga 535,68 kilometer pada 2026.

RPD Jakarta 2023-2026 tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 25 Tahun 2022. Regulasi ini ditandatangani bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada 10 Juni 2022.

"Visi dari RPD Jakarta 2023-2026 yang dibuat gubernur sebelumnya seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan yang akan datang buat Pj," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 12 November 2022.

Fahmi merespons tidak adanya anggaran pembangunan jalur sepeda dalam Rancangan APBD DKI 2023. Semula Dinas Perhubungan Jakarta mengusulkan alokasi anggaran pembangunan jalur kendaraan roda dua itu senilai Rp 38 miliar.

Akan tetapi, dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 di Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI kemarin, sejumlah anggota dewan mengkritik proyek jalur sepeda. Dishub lantas merevisi usulannya agar anggaran jalur sepeda dinolkan. Komisi B pun sepakat.

Padahal, Fahmi melanjutkan, urusan transportasi di Ibu Kota mulai membaik. Sebab, pemerintah DKI telah membangun ruang untuk pejalan kaki dan pesepeda. "DKI Jakarta sedang mengajak masyarakatnya berlari dari ketertinggalan," ujar dia. Sayangnya, lanjut dia, "Malah sekarang dipaksa berhenti dan mundur lagi ke belakang."

Baca juga: Nol Anggaran Jalur Sepeda Tahun Depan, B2W: Konyolnya Politik di Jakarta