DPRD DKI Setuju Food Station Dapat PMD Rp1,2 Miliar Demi Harga Beras Terjangkau

Minggu, 20 November 2022 15:10 WIB

Warga tengah memilih beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Senin 7 November 2022. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian penyertaan modal daerah (PMD) Rp1,2 miliar untuk PT Food Station Tjipinang Jaya. PMD tersebut diharapkan mampu memenuhi ketersediaan beras fortifikasi kaya vitamin.

“Ini satu-satunya program yang beririsan langsung dengan stunting. Keterjangkauan harga penting. Kalau programnya ada, tetapi harganya tidak terjangkau, ya, jadi tidak tuntas upaya kita,” kata Anggota Komisi B DPRD DKI Farazandi Fidinansyah dalam keterangan tertulis, Ahad, 20 November 2022.

Melalui PMD yang diberikan, kata dia, PT Food Station harus menjamin keterjangkauan harga. Tujuannya agar program tersebut efektif sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat, serta menekan angka stunting pada anak usia dini yang kini mencapai 16,8 persen.

Selain Farazandi, anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI lainnya, Nur Afni Sajim, mengatakan beras bervitamin yang dinilai mampu mencegah stunting harus memiliki harga jual ekonomis. Jika harga jualnya mahal, maka dikhawatirkan masyarakat ekonomi kelas bawah tidak mampu mengonsumsinya.

Dampaknya, kata Nur Afni, target awal penyediaan beras tersebut tidak tepat sasaran. “Itu menjadi perhatian. Kita tidak mau, nanti kegiatan itu, ke masyarakat berdampaknya tidak ekonomis,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Anggota Komisi B Taufik Zoelkifli turut mendorong PT Food Station agar beras fortifikasi masuk dalam program pangan murah dengan harapan pemegang kartu Jakarta pintar (KJP) dapat membelinya dengan harga terjangkau.

“Kita memberikan modal untuk menyediakan beras fortifikasi itu, nanti berikutnya jika mau digunakan untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan, nanti bisa kita skemakan dengan KJP dan bantuan sosial,” kata Taufik.

Sementara itu, menurut Direktur PT Tjipinang Food Station Pamrihadi Wiraryo, beras fortifikasi merupakan beras premium yang dicampur dengan kernel mengandung zinc, sehingga beras diharap mampu mencegah stunting.

“Sebagaimana kita ketahui salah satu program strategis Pemprov adalah mengurangi stunting. Beras fortifikasi itu diproduksi oleh mitranya FS, di mana beras mengandung kernel zinc yang bisa langsung dikonsumsi masyarakat,” kata Pamrihadi.

Untuk penyebarluasan beras fortifikasi, kata dia, PT Tjipinang Food Station akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.

Ia berharap Pemprov DKI bisa memiliki program pendistribusian beras ke masyarakat kurang mampu. Sebab, harga yang dipasang PT Food Station Tjipinang saat ini Rp 16.000 per kilogram.

“Kalau seandainya itu mau dijadikan program oleh Pemprov, Pemprov harus mendesain. Ini baru harga keekonomian yang diperuntukan bagi anak-anak atau bagi warga yang merasa penting mengkonsumsi beras fortifikasi,” katanya.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Heru Budi Cek Stok Beras di Pasar Induk Cipinang, Mobilisasi 29.845 Ton dari Makassar, NTT dan Bulog

Berita terkait

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

4 jam lalu

Beras SPHP Naik, Pengamat: Perlu Penyesuaian Agar Disparitas Harga Tak Jauh

Pemerintah melalui Perum Bulog menaikkan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras SPHP, dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kilogram sejak 1 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

1 hari lalu

Harga Beras SPHP Naik jadi Rp 12.500 per Kilogram, Bapanas Beberkan Alasannya

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo buka suara soal naiknya harga beras merek SPHP.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Penjelasan Bulog atas Harga Beras Mahal, Viral Tas Hermes hingga Kekayaan Dirjen Bea Cukai

Penjelasan Bulog atas harga beras yang tetap mahal saat harga gabah terpuruk.

Baca Selengkapnya

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

2 hari lalu

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Siapkan Impor Beras 3,6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan impor difokuskan ke wilayah sentra non produksi guna menjaga kestabilan stok beras hingga ke depannya.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

2 hari lalu

Terpopuler: Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani, Investigasi Tempo soal Produk Spyware Israel Dijual ke RI

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Jumat, 3 Mei 2024, dimulai dari harta kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang belakangan jadi sorotan.

Baca Selengkapnya

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

3 hari lalu

Mengapa Beras Tetap Mahal saat Harga Gabah Terpuruk? Ini Penjelasan Bulog

Diretur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menjelaskan penyebab masih tingginya harga beras meskipun harga gabah di petani murah.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

4 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Mei 2024, BMKG Perkirakan Sebagian Jakarta Hujan Saat Siang

5 hari lalu

Hari Pertama Mei 2024, BMKG Perkirakan Sebagian Jakarta Hujan Saat Siang

Jakarta diprediksi cenderung berawan hari ini, Rabu, 1 Mei 2024. Sejumlah wilayah berpeluang hujan siang nanti.

Baca Selengkapnya

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan

6 hari lalu

BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan Tebal Hingga Hujan Ringan

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini, 30 April 2024, berawan tebal hingga hujan ringan.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya