MUI DKI Diusulkan Dapat Hibah Rp15 Miliar, DPRD: Untuk Bayar Pemulasaran Jenazah

Minggu, 20 November 2022 18:19 WIB

Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut, pemerintah DKI mengusulkan dana hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta senilai Rp12,08 miliar. Saat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, Komisi E merekomendasikan nilai itu ditambah menjadi Rp15,78 miliar.

Menurut Johnny, alokasi anggaran ini naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari dua menjadi empat orang per kelurahan. "Tidak cukup cuma dua orang, harus empat. Itu pandangan teman-teman (Komisi E DPRD), maka dinaikkan," kata dia saat dihubungi, Ahad, 20 November 2022.

Sebelumnya, pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta memprotes pemerintah DKI yang hanya mengusulkan hibah 2023 untuk organisasi Islam itu sebanyak Rp 4 miliar. PWNU DKI kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada MUI Jakarta senilai Rp15 miliar.

Komisi E DPRD DKI menilai jumlah petugas pemulasaran jenazah seharusnya bisa lebih dari dua orang dengan anggaran hibah yang diusulkan pemerintah DKI. Untuk itulah, dewan meminta jumlah petugas ditambah menjadi empat orang.

Rupanya penambahan petugas ini juga mengerek nilai hibah lebih dari Rp3 miliar. Johnny menyebut, hampir Rp7,5 miliar dari total pagu hibah MUI Jakarta Rp15,78 miliar dipakai untuk insentif petugas pemulasaran jenazah. Sementara sisanya barulah untuk operasional MUI Jakarta.

Advertising
Advertising

"Belajar dari yang sudah-sudah ketika terjadi suatu hal yang sifatnya darurat, memang sempat kewalahan kan kita mencari para (petugas) pemulasaran itu," jelas politikus PDIP ini.

Alokasi hibah bagi PWNU dan MUI Jakarta masuk dalam pos anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Jakarta. Kepala Biro Dikmental Jakarta Gunas Mahdianto belum mau menjelaskan soal protes anggaran hibah yang disampaikan PWNU Jakarta. "Masih pembahasan," ucap dia dalam pesan teksnya hari ini.

Rekomendasi dana hibah untuk MUI DKI dan lainnya dari Komisi E ini bukanlah keputusan final. Rapat Badan Anggaran alias Banggar DPRD DKI yang akan menentukan besaran hibah tersebut. Rencananya, rapat Banggar pembahasan RAPBD 2023 digelar besok.

Baca juga: PWNU DKI Protes Cuma Dapat Dana Hibah Rp4 Miliar, Minta Heru Budi Revisi

Berita terkait

Keunggulan Taptilo untuk SLB yang Pernah Ditahan Bea Cukai 1,4 Tahun

8 jam lalu

Keunggulan Taptilo untuk SLB yang Pernah Ditahan Bea Cukai 1,4 Tahun

Bea Cukai sempat menahan dan memberikan pajak kepada taptilo untuk SLB. Padahal, taptilo sangat berarti bagi pembelajaran tunanetra.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

9 jam lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Dana Hibah dari UEA Rp 230 Miliar untuk Solo Cair, Gibran Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

18 jam lalu

Dana Hibah dari UEA Rp 230 Miliar untuk Solo Cair, Gibran Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur

Gibran akan prioritaskan dana hibah untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum di Kota Bengawan.

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

4 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Tertahan 1,4 Tahun, Bea Cukai Serahkan Keyboard Braile Hibah dari Korea Selatan

8 hari lalu

Tertahan 1,4 Tahun, Bea Cukai Serahkan Keyboard Braile Hibah dari Korea Selatan

Keyboard braile untuk SLB tersebut tertahan karena disebut tidak ada pemberitahuan barang hibah ke Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

12 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

13 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

14 hari lalu

SETARA Institute Minta Polda Metro Jaya Terapkan Restorative Justice atas Laporan Penistaan Agama oleh Gilbert Lumoindong:

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan menyebut seharusnya polisi mengabaikan dan tidak menindaklanjuti laporan terhadap Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya