RAPBD DKI 2023 Bengkak Jadi Rp 87,2 Triliun usai Dibahas DPRD, Naik Rp 4,7 Triliun

Jumat, 25 November 2022 09:46 WIB

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta telah selesai membahas Rancangan APBD DKI 2023 di setiap komisi. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi mengatakan nilai RAPBD DKI 2023 justu membengkak menjadi Rp 87,2 triliun setelah pembahasan tersebut.

"Jadi Rp 87 triliun itu yang perlu disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan kita menurut skala prioritas," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis malam, 24 November 2022.

Sebelumnya, eksekutif dan legislatif telah menetapkan nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian menjadi RAPBD 2023 senilai Rp 82,5 triliun.

Kemarin DPRD DKI menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas hasil pembahasan RAPBD 2023 di lima komisi. Pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja komisi ternyata membengkak Rp 4,7 triliun.

Selain itu, usulan penyertaan modal daerah (PMD) untuk 10 BUMD DKI juga melonjak Rp 1,9 triliun. Karena itu, terjadi pembengkakan RAPBD 2023 sekitar Rp 6,7 triliun setelah pembahasan anggaran di komisi-komisi.

Advertising
Advertising

Baca: DKI Tidak Ajukan PMD 2023 untuk MRT Jakarta Akuisisi PT KCI

Postur RAPBD DKI 2023 membengkak

Postur RAPBD 2023 yang semula ditetapkan Rp 82,5 trilun lantas melonjak menjadi Rp 89 triliun. Michael menerangkan, pos anggaran belanja tak terduga (BTT) senilai Rp 1,9 triliun ternyata telah masuk dalam postur RAPBD 2023 senilai Rp 82,5 trilun.

Akan tetapi, RAPBD DKI tetap membengkak Rp 4,7 triliun menjadi Rp 87,2 triliun. DPRD DKI harus membahas kembali alokasi anggaran tersebut untuk dikembalikan ke postur RAPBD 2023 sebesar Rp 82,5 triliun. Tujuannya agar rencana belanja daerah tidak defisit atau melebihi pendapatan.

Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi lantas meminta setiap komisi kembali merasionalisasi anggaran. Kemarin malam dia menunda rapat selama satu jam agar dewan dapat membahas kembali besaran RAPBD 2023.

"Coba dirasionalisasi saja dulu, berapa sih kurangnya yang harus dirasionalisasi," ujar politius PDIP ini.

Dari pantauan Tempo kemarin malam, anggota dewan tampak beranjak menuju ruang rapat komisi masing-masing untuk merasionalisasi kelebihan anggaran. Informasi yang diperoleh Tempo, rapat Banggar masih berlangsung hingga tengah malam tadi.

Baca juga: Usulan PMD 2023 untuk 10 BUMD DKI Membengkak Rp 1,9 Triliun, Total Jadi Rp 8,12 Triliun

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

2 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

7 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

14 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

24 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

35 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

41 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

43 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

46 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

47 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

47 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya