TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah perwakilan warga eks Kampung Bayam masih bertahan di depan Balai Kota DKI untuk menuntut hak mereka bisa segera menghuni Kampung Susun Bayam.

Mereka memilih bertahan di depan Balai Kota DKI sejak Kamis, 1 Desember 2022 lalu. Hingga kini warga eks Kampung Bayam itu belum bisa menempati kampung susun yang sudah diresmikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022 lalu.

Sejak menggelar aksi Kamis lalu, hingga hari Senin ini belum ada tanda-tanda persoalan Kampung Susun Bayam ini bakal terselesaikan. "Belum ada kesepakatan dengan Jakpro," kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) Asep Suwenda, Senin, 5 Desember 2022.

Hari ini, warga eks Kampung Bayam masih mendirikan tenda di depan Balai Kota. Asep mengatakan unjuk rasa akan terus dilakukan hingga ada kepastian mereka bisa menghuni Kampung Susun Bayam.

Asep menyatakanpun sudah menyampaikan masalah ini kepada Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Belum tahu, belum ada ketentuan yang pasti info lanjutannya gimana. Ya, sementara kalau info itu datang dari Jakpro, kita sudah enggak percaya sama orang Jakpro karena selalu dibohongin ini, ini, ini, ternyata 0 persen. Enggak ada bukti,” ujar Asep.

Jakpro bantah lepas tangan, serahkan Kampung Susun Bayam ke Pemprov DKI

VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif membantah pihaknya lepas tangan perihal nasib warga yang masih terkatung-katung akibat belum bisa menempati rusun Kampung Susun Bayam.

Syachrial menjelaskan Jakpro hanya diberi tugas untuk membangun KSB. Kemudian saat sudah selesai, bangunan akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"KSB itu berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI. Jakpro mendapat tugas membangun KSB. Setelah selesai bangunan tersebut tentunya akan diserahkan kembali pada Pemprov," kata Syachrial melalui pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 2 Desember 2022.

Heru Budi menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

Namun, Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono justru menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam kepada Jakpro. Heru meminta BUMD DKI itu berdiskusi soal tuntutan warga Kampung Bayam yang ingin segera menghuni kampung susun yang diresmikan Anies Baswedan itu.

Heru meminta Jakpro untuk membicarakan kembali soal tarif sewa di Kampung Susun Bayam. Menurut dia, orang-orang yang akan menempati kampung susun yang bearda di kompleks Jakarta International Stadium itu sudah diberikan SK, sehingga tinggal didiskusikan tarif sewa huniannya.

"Ya yang pertama itu harus dibicarakan dengan Jakpro nilainya, tinggal Jakpro berdiskusi bagaimana dengan keinginan masyarakat itu," ucap Heru Budi di depan Balai Agung, Kamis, 1 Desember 2022.

Warga eks Kampung Bayam menuntut agar segera diizinkan menempati Kampung Susun Bayam. “Tuntutan kami, pertama, segera mungkin bisa masuk ke rusun. Yang kedua, segera mungkin kita ada penyerahan kunci. Terus yang ketiga, harga nominal sewa itu bisa terjangkau untuk masyarakat,” kata Asep.

Mereka menunjukkan SK hunian dan nomor unit hunian masing-masing yang telah mereka terima Jakpro. Kini mereka hanya tinggal menunggu kunci untuk dapat menempati Kampung Susun Bayam tersebut.

Meski telah mendapat surat keputusan berikut nomor unit hunian, hingga kini warga Kampung Susun Bayam belum bisa menempati kampung susun yang telah diresmikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 12 Oktober 2022.

Warga Kampung Bayam terkatung-katung tak bisa masuk ke Kampung Susun Bayam

Hampir dua bulan sejak Kampung Susun Bayam diresmikan, nasib warga eks Kampung Bayam itu terkatung-katung. Mereka tidak mendapat kejelasan kapan kapan bisa menempati kampung susun yang berada di dalam kompleks Jakarta International Stadium itu.

Hingga saat ini, warga eks Kampung Bayam masih keberatan dengan tarif sewa hunian di Kampung Susun Bayam yang diajukan Jakpro.

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda mengatakan sejauh ini sudah ada dua kali mereka bertemu dengan Jakpro untuk membahas masalah harga sewa Kampung Susun Bayam.

"Kami sudah dua kali pertemuan perihal nominal. Pertama itu Rp 1,5 juta, yang kedua itu Rp 600 ribu sekian," kata Asep saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Menurutnya, tarif sewa Rp 600 ribu tersebut berlaku untuk hunian di lantai 3. Adapun untuk lantai 2 harga sewanya lebih mahal Rp 100 ribu, yakni Rp 700 ribuan.

“Padahal di lantai 2 ini dihuni para lansia, prioritas,” kata Asep. Asep mengatakan, tarif sewa tersebut masih sangat memberatkan warga. “Hal itu terlalu memberatkan buat kami, sehingga kami banding,"lanjutnya.

Ia membandingkan tarif sewa di Kampung Susun Akuarium dan Kampung Susun Kunir. Kedua kampung susub tersebut dikelola oleh koperasi yang dibentuk warga. "Di Akuarium dan Kunir itu kan Rp 35 per bulan. Jadi ada keberpihakan dengan rakyat kecil,” katanya.

Asep juga mengungkapkan keinginan warga agar pengelolaan Kampung Susun Bayam disamakan dengan Kampung Akuarium dan Kunir. “Jadi harapan kita bisa dikelola oleh koperasi. Ini akan jadi agenda kita juga, kita pengen hunian ini (Kampung Susun Bayam) bisa dikelola oleh koperasi,” ungkap Asep.

Baca juga: Warga Kampung Bayam Terlantar, Jakpro Bantah Lepas Tangan