TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli meminta agar proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Jakarta harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk profesional dan netral dalam menggelar seleksi terbuka ini.

"Dalam arti bahwa tidak terlalu banyak campur tangan politik," kata dia saat dihubungi, Kamis, 8 Desember 2022.

Taufik menganggap yang layak mengikuti lelang sebaiknya berasal dari aparatur sipil negara (ASN) DKI. Sebab, mereka adalah pegawai yang memang ditugaskan untuk mengurusi Ibu Kota.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian ini berharap pemilihan calon Sekda DKI tidak diintervensi oleh satu pihak. Dia lantas menyinggung soal tahun politik.

"Dari awal kami menyadari bahwa tahun 2023, 2024, ini kan nanti menuju Pemilu 2024," ucap dia.

Sebelumnya, Heru menyampaikan bahwa pemerintah DKI bakal mengumumkan pendaftaran calon Sekda DKI pada 7 Desember 2022. Kepala Sekretariat Presiden ini menyebut lelang jabatan Sekda akan dilakukan secara terbuka atau open bidding.

Baca juga: DKI Masih Susun Pendaftaran Seleksi Terbuka Sekda DKI, Heru Budi: Diumumkan Besok

Namun, hingga hari ini pemerintah DKI belum menginformasikan soal pendaftaran tersebut. Proses pendaftaran masih disusun.

Heru merombak posisi Sekda DKI yang dulu diduduki Marullah Matali. Marullah dimutasi sebagai Deputi Gubernur Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Sementara posisi Marullah Matali untuk sementara waktu ditempati Pj Sekda DKI Uus Kuswanto. Uus merangkap jabatan sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DKI.

Heru Budi melantik keduanya di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022. Dia berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dengan adanya perombakan jabatan tersebut.

Baca juga: Heru Budi Copot Jabatan Sekda Marullah Matali, Eks Politikus Gerindra: Miris dan Prihatin

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.