Heru Budi Ingin Jakarta Punya Slogan Baru, DPRD DKI: Masih Wacana

Reporter

Tempo.co

Senin, 12 Desember 2022 15:19 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Rabu, 19 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengatakan peluncuran slogan baru Jakarta masih wacana. Dia menuturkan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono baru mendiskusikan wacana tersebut dengan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Raides Aryanto.

"Itu masih wacana, karena memang keinginannya tidak tersurat langsung dari keinginan Pak Heru, tetapi sebuah dialog saja dengan Pak Raides," kata dia saat dihubungi, Senin, 12 Desember 2022.

Karyatin memperoleh informasi tersebut dari Raides. Dia bahkan menghubungi sejumlah pejabat pemerintah DKI untuk memastikan kebenaran isu slogan baru.

Politikus PKS ini bertanya kepada Pj Sekretaris Daerah DKI Uus Kuswanto dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Sigit Wijatmoko. Hasilnya bahwa para anak buah Heru Budi itu tidak mengetahui rencana tersebut.

"Saya sudah coba searching ke beberapa asisten, termasuk Pak Uus dan Aspem (Asisten Pemerintahan) juga belum tau," ujar Karyatin.

Advertising
Advertising

Karena itulah, dia berujar, Jakarta tidak pasti akan memiliki slogan baru. Pemerintah DKI, lanjut Karyatin, juga perlu meminta persetujuan DPRD DKI untuk mengubah logo dan slogan Jakarta. Pemerintah daerah tak perlu mengantongi restu legislatif apabila hanya membuat tagline.

Baca juga: DKI Pastikan bakal Luncurkan Slogan Baru, tapi Tidak Ubah Logo PlusJakarta Anies Baswedan

Slogan baru untuk dukung pemindahan IKN
Slogan baru yang direncanakan adalah 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Plt Kadis Kominfotik DKI Raides Aryanto menyampaikan slogan ini merupakan bentuk dukungan Jakarta atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara alias IKN ke Kalimantan Timur.

"Slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’ yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta merupakan perwujudan atas dukungan Jakarta pada Ibu Kota Indonesia di masa depan," kata dia dalam keterangan tertulisnya hari ini.

Sebelumnya, beredar di media sosial soal perubahan branding PlusJakarta atau +Jakarta menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Raides memastikan logo baru atas slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia' tidak akan menggantikan logo PlusJakarta.

"Jadi, tidak ada logo baru menggantikan logo PlusJakarta," ucap dia.

Dalam keterangan tertulis Raides tidak dijelaskan bagaimana nasib logo PlusJakarta yang slogannya berbunyi 'kota kolaborasi' atau populer disebut Jakarta Kolaborasi.

PlusJakarta adalah jenama resmi kota (city brand) Jakarta yang muncul di era pemerintahan mantan Gubernur Anies Baswedan.

Baca juga: Heru Budi Buat Slogan Baru Jakarta, Bentuk Dukungan Rencana Pemindahan IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

13 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

14 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

20 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

20 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya