TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Gubernur DKI Marullah Matali ditunjuk menjadi Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.

Ia menjelaskan penunjukkan dirinya tidak ada hubungannya dengan jabatannya sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta.

Marullah juga mengatakan jika ia bukan mewakili jabatannya di pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kaum Betawi.

"Saya bukan mewakili jabatan saya, tapi sebagai bagian dari kaum Betawi. Saya adalah bagian dari kaum betawi," kata Marullah saat ditemui usai acara Deklarasi Majelis Kaum Betawi di Balai Kota Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022.

Menurutnya, penunjukkan ini bisa diartikan bahwa warga Betawi melihat figur yang mereka inginkan dalam diri eks Sekda DKI itu.

"Bukan karena jabatan atau apapun juga. Jabatan itu bukan ex officio, kebetulan saja saya ditunjuk dan jabatan saya adalah deputi gubernur," jelas dia.

Tidak Berkaitan Dana Hibah

Di sisi lain, Riano P Ahmad yang sebelumnya memimpin Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menyangkal pemilihan Marullah Matali sebagai Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi ada kaitannya dengan masalah dana hibah.

"“Enggak ada, enggak ada, enggak ada sama sekali,” kata dia saat ditemui di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 22 Desember 2022.

Riano mengungkapkan bahwa penunjukkan Marullah Matali itu karena pengalamannya berorganisasi serta dinilai memiliki kriteria yang mumpuni.

“Karena Pak Marullah sudah layak menjadi figur untuk memimpin, kriteria, dan cv-nya sudah mumpuni, saya lihat,” tuturnya.

Baca juga: Marullah Matali Jadi Ketua Kaum Betawi, Disebut Bukan Demi Dana Hibah dan Pilgub DKI