TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memangkas jumlah titik jaringan internet Wifi gratis atau Jakwifi lebih dari separuh, yakni dari 3.500 titik hanya tinggal menjadi 1.263 titik Jakwifi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik DKI Raides Aryanto mengatakan pengurangan jumlah Jakwifi itu didasarkan survei yang sudah dilakukan. Kebutuhan masyarakat terhadap wifi gratis berkurang seiring dengan melandainya pandemi dan sekolah yang mulai belajar tatap muka.

Namun, sebenarnya anggaran yang diajukan Dinas untuk Jakwifi juga terpangkas banyak. "Karena pengurangan anggaran, jadi kuantitas berkurang,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfotik DKI Raides Aryanto seperti dikutip dari Antara, Selasa, 3 Januari 2023.

Dinas mengajukan anggaran sebesar Rp174 miliar, namun hanya disetujui Rp 56 miliar.

Baca juga: Ketua Komisi A DPRD: Hentikan Jakwifi

Berdasarkan hasil survei, lanjut dia, pada Desember 2021, sekitar 56 persen jaringan internet gratis, Jakwifi, digunakan untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh karena saat itu dalam rangka pengendalian pandemi COVID-19.

Begitu juga survei pada Maret 2022, Jakwifi masih digunakan untuk pembelajaran jarak jauh karena masih pandemi COVID-19.

Namun, survei terakhir pada 2022, kata dia, Jakwifi untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh sudah menurun menjadi 27,5 persen. Selebihnya, kata dia, berdasarkan hasil survei, Jakwifi digunakan untuk kepentingan hiburan dan informasi.

“Kemudian di masa peralihan pandemi ke endemi tahun kemarin (2022), pada November terjadi penurunan 27,5 persen. Sehingga selebihnya 50,7 persen itu digunakan masyarakat untuk hiburan, cari informasi,” katanya.

Meski secara kuantitas titik Jakwifi berkurang, lanjut dia, akses jaringan internet gratis di Rukun Warga (RW) di Jakarta masih tetap ada dan tidak dihilangkan atau dihapus.

“Tidak ada internet yang mati di masyarakat, (hanya) berkurang jumlah titiknya. Nanti pertengahan tahun ini, kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat. Kalau tinggi, kami akan sampaikan di APBD perubahan,” ucapnya.

Baca juga: Biaya Jakwifi Rp 9 Juta per Bulan, DPRD DKI Minta Diaudit