TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono ogah berkomentar soal dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) 2020 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Enggak bisa komentari,” kata Heru Budi di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Dugaan korupsi bansos Pemprov DKI itu menyebut ada penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya pada 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasatpres) itu mengaku tidak mengetahui masalah tersebut karena terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. "Itu program 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru Budi Hartono.

Menanggapi dugaan korupsi beras bansos tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan memeriksa apakah ada laporan yang masuk soal dugaan korupsi bansos DKI.

“Nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak,” kata Ali kepada wartawan, Kamis, 12 Januari 2023.

Dia mempersilakan masyarakat untuk melapor jika menemukan informasi dugaan kasus korupsi. “Bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK,” ucap Ali.

Ali mengatakan KPK berjanji menindaklanjuti laporan masyarakat jika memang ditemukan indikasi dugaan korupsi.

“Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telaah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindaklanjuti, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut,” kata dia.

Baca juga: Heru Budi Hartono Bicara Soal Tudingan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan, 'Udah' Lama