TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari masih menunggu hasil pendalaman soal penyaluran paket bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2020. Kasus dugaan korupsi bansos DKI ini berawal dari penemuan tumpukan beras rusak di gudang Pulogadung yang diduga berasal dari paket bansos.

“Intinya, memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya. Kontrak berakhir 31 Desember 2020. Kita tunggu, ya itu barang siapa,” kata Premi di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.

Dinsos DKI telah menjalankan pemeriksaan pada 2021 dan 2022 soal penyaluran bansos tersebut, bahkan laporan pertanggungjawaban sudah rampung dan diperiksa.

“Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” ujarnya.

Premi menegaskan siap dimintai keterangan lebih lanjut oleh pihak terkait jika memang dibutuhkan. “Sebagai perangkat daerah, kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya,” ucap Premi.

Sebelumnya beredar dugaan korupsi bansos Pemprov DKI di sebuah thread di Twitter. Dalam utas tanggal 9 Januari 2023 itu disebutkan temuan ini berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.

Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.

Baca juga: Heru Budi Hartono Bicara Soal Tudingan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan, 'Udah' Lama