Setelah SDN Pondok Cina 1, P2G Temukan Sekolah Lainnya di Depok akan Digusur
Reporter
Mutia Yuantisya
Editor
Lani Diana Wijaya
Senin, 16 Januari 2023 07:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam keras upaya penggusuran SDN Pondok Cina 1 di Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, pihaknya menemukan Pemerintah Kota Depok dan jajarannya berupaya melakukan edusida.
“Temuan kami di lapangan ketika mengunjungi SDN Pondok Cina 1 menunjukkan Pemkot Depok, Dinas Pendidikan setempat, serta jajarannya terlibat dalam edusida,” kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 15 Januari 2023.
Edusida adalah upaya pemusnahan fasilitas atau bangunan sekolah secara masif dan berpotensi ditiru secara luas. Menurut Iman, penggusuran SD Negeri itu juga akan dilakukan di banyak sekolah lainnya di Depok.
Dugaan ini mengacu pada Surat Keputusan Nomor 421/123/KPTS/Disdik/Huk/2021 yang terbit 2020. Surat itu berisikan keputusan Wali Kota Depok Mohammad Idris soal penggabungan sekolah dasar negeri (SDN).
Baca juga: Orang Tua Siswa SDN Pondok Cina 1 Beberkan 5 Kesalahan Wali Kota Depok
Dalam SK tersebut, kata Iman, 246 SDN di Depok akan menyusut menjadi 221 sekolah. Sebanyak 26 sekolah rencananya akan digabungkan. Dia menilai ide penggabungan ini sangat berbahaya bagi pendidikan.
“Masyarakat belum tahu apa alasan di balik penggabungan tersebut. Mestinya disampaikan secara jujur ke publik, khususnya guru, siswa, dan orang tua,” ucap dia.
P2G juga menerima laporan penolakan penggusuran SDN Pondok Cina 1 dari pelbagai elemen masyarakat. Iman menuturkan, para orang tua atau wali murid mengeluhkan penggusuran sekolah yang tidak partisipatif dan transparan.
“Hal ini memperlihatkan tidak adanya kajian sosial, lingkungan hidup, dan pedagogis yang komprehensif,” ujar dia.
Wali Kota Depok sebelumnya berencana menggusur SDN Pondok Cina 1 untuk mengalihfungsikan lahan sekolah menjadi Masjid Raya. Rencana ini, tutur Iman, seolah-olah membenturkan kebutuhan fasilitas publik dengan kepentingan publik lainnya, yaitu hak pendidikan bagi anak.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
