Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Top 3 Metro: Heru Budi Disebut Berani Lanjutkan Program Mandek di Era Anies, Polemik Jalan Berbayar
Reporter
Tempo.co
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Selasa, 17 Januari 2023 08:19 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Selasa pagi dimulai dari politikus PSI mengapresiasi keputusan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berani melanjutkan program sodetan Ciliwung. Proyek pengendalian banjir itu mandek selama 5 tahun di era Anies Baswedan.
Berita kedua soal Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang keberatan atas keputusan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang berencana menggabungkan 26 sekolah dasar negeri (SDN). Dalam Surat Keputusan Nomor 421/123/KPTS/Disdik/Huk/2021 tercantum bahwa 246 SDN akan dipangkas menjadi 221 sekolah.
Berita ketiga adalah rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta yang masih menimbulkan pro kontra, termasuk di kalangan anggota DPRD DKI. Legislator menyebut dengan APBD DKI yang hampir Rp 100 trliun seharusnya DKI mampu membuat hal yang berbayar digratiskan.
Berikut 3 berita terpopuler metropolitan pada Selasa, 17 Januari 2023:
1. PSI Sebut Heru Budi Berani Lanjutkan Proyek Sodetan Ciliwung yang Mandek di Era Anies Baswedan
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang melanjutkan pembangunan Sodetan Ciliwung. Menurut dia, proyek tersebut mandek selama lima tahun di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Apresiasi untuk Pak Heru Budi telah berani melanjutkan program penuntasan banjir yang fundamental. Soalnya, program ini telah tertunda selama lima tahun," kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 16 Januari 2023.
Proyek Sodetan Ciliwung adalah salah satu upaya pengendalian banjir di Ibu Kota di bagian hilir. Pembangunannya terdiri dari outlet (pintu keluar sodetan) dan inlet (pintu masuk sodetan).
Outlet Sodetan Kali Ciliwung berlokasi di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Sementara inlet ada di Jalan Sensus II D, RT 008/RW 04 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara.
Sodetan ini berfungsi mengalirkan air Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) dengan volume 60 meter kubik per detik. Selain membangun sodetan, upaya penanggulangan banjir Jakarta lainnya adalah dengan normalisasi Kali Ciliwung dan membangun waduk.
William William kemudian menyinggung soal normalisasi Kali Ciliwung yang juga tak berjalan di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menurut dia, sudah seharusnya menetapkan normalisasi Ciliwung sebagai program berkelanjutan.
"Setiap gubernur yang menjabat harus meneruskan program normalisasi sungai atau kali, ini juga jadi salah satu upaya penanggulangan bencana," ujar dia.
Dia juga meminta Pemprov DKI merelokasi warga yang terdampak proyek sodetan secara humanis. "Pemprov DKI harus memastikan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak pembangunan untuk direlokasi ke rusun secara humanis," ucap dia.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini berharap Heru Budi beserta jajarannya bisa mempercepat pembangunan Sodetan Ciliwung. Dengan begitu, sodetan dapat segera digunakan dan terasa manfaatnya bagi seluruh warga DKI Jakarta.
Selanjutnya P2G minta Wali Kota Depok yang hendak gabungkan 26 sekolah untuk hentikan penggusuran....
<!--more-->
2. Wali Kota Depok akan Menggabungkan 26 Sekolah, P2G: Hentikan Penggusuran
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan keberatan atas keputusan Wali Kota Depok Mohammad Idris yang akan menggabungkan 26 sekolah dasar negeri (SDN). Dalam Surat Keputusan Nomor 421/123/KPTS/Disdik/Huk/2021 tercantum bahwa 246 SDN akan dipangkas menjadi 221 sekolah.
“Ada lima keberatan P2G atas kebijakan pendidikan Pemkot Depok tersebut,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan tertulis, Ahad, 15 Januari 2023.
Keberatan pertama adalah pembelajaran anak bakal terganggu. Menurut Iman, guru dan siswa harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, sehingga menyita waktu belajar anak.
“Laporan yang kami terima dari lapangan, para guru ketakutan bertemu orang tua yang memilih bertahan di sekolah yang hendak digusur,” ujar dia.
Bahkan, guru dan kepala sekolah diperintahkan harus mengajar di dua tempat, yaitu SDN Pondok Cina 2 dan SDN Pondok Cina 5 yang akan menjadi penempatan baru siswa. Keputusan ini mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 420/362/Bid.Pemb SD/2022.
Lalu ada juga Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Depok No.421.218/PC1/X1/2022 yang memangkas hak guru-guru untuk mengajar di SDN Pondok Cina 1. “P2G menilai bahwa kedua surat tersebut sangat berbahaya,” ucap dia.
Kedua, Iman melanjutkan, penggabungan sekolah akan membuat proses pembelajaran semakin tak terkelola dan terganggu. Sebab, sekolah yang dimerger akan saling berbagi fasilitas. Dia menuturkan sekolah tidak serta-merta memberikan akses penuh kepada guru dan siswa yang menumpang.
Baca juga: Setelah SDN Pondok Cina 1, P2G Temukan Sekolah Lainnya di Depok akan Digusur
Walhasil, pelayanan dan fasilitas bagi anak tak akan maksimal. Guru juga tidak leluasa mengajar. Kapasitas sekolah negeri yang notabene sudah minimalis akan semakin sumpek.
“KBM (kegiatan belajar mengajar) SDN Pondok Cina 1 tidak akan efektif, karena kepala sekolah yang ditunjuk menjadi Plt (Pelaksana tugas) adalah kepala sekolah di tempat lain,” terang Iman.
Ketiga, P2G menemukan fakta bahwa siswa harus menghadapi proses pergantian guru. Guru yang semula mengajar di SDN Pindok Cina 1 bakal bertugas di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
Sementara pengajar di SDN Pondok Cina 1 adalah guru-guru baru. Padahal, guru bagaikan orang tua bagi anak SD. Anak-anak, tutur Iman, bakal sulit menerima guru baru, apalagi yang tidak mereka kenal.
Iman menilai langkah tersebut bentuk intimidasi kepada siswa yang sekolahnya akan digusur. "Agar secara terpaksa mengikuti skema menumpang di dua sekolah berbeda, karena guru mereka dipindahkan ke sekolah lain," ucap dia.
Keempat, sempitnya ruang gerak akan mengganggu kegiatan yang sudah disusun berdasarkan kalender akademik. Pelajaran olahraga, kegiatan di luar kelas, ekstrakurikuler, dan lainnya akan terganggu lantaran siswa harus saling berbagi fasilitas.
P2G mendesak agar Dinas Pendidikan Kota Depok memenuhi hak siswa dan guru terlebih dulu. Caranya dengan menyiapkan ruang kelas dan fasilitas lainnya sebelum merelokasi para murid.
Kelima, keputusan Pemkot Depok menggabungkan sekolah harus ditolak, karena berpotensi besar ditiru daerah lain. "Penolakan dan penghentian secara permanen penggusuran ini menjadi harga mati," kata Iman.
Selanjutnya tolak jalan berbayar di Jakarta, anggota DPRD DKI sebut harusnya yang berbayar digratiskan...
<!--more-->
3. Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar Digratiskan
Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di DKI Jakarta masih menimbulkan pro kontra, termasuk di kalangan anggota DPRD DKI.
Regulasi soal ERP ini tengah digodok Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Pemberlakuan ERP ini merupakan salah satu solusi menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Adi Kurnia Setiadi mengatakan menolak rencana ERP. Dengan total APBD DKI hampir Rp 100 triliun, seharusnya Pemprov DKI mampu membuat hal-hal yang seharusnya berbayar menjadi gratis.
"Bukannya yang gratis malah suruh bayar," kata Adi saat rapat kerja dengan Dinas Perhubungan DKI di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Senin, 16 Januari 2023.
Hal senada juga diungkapkan Hasan Basri dari Fraksi Partai Nasdem. Hasan juga meminta agar kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo agar mendiskusikan hal ini dengan anggota dewan terlebih dahulu sebelum memberikan statement kepada media.
"Pak Syafrin saya usul saja, yang begini-begini harusnya koordinasi dengan kita baru bicara di TV. Semua masyarakat bertanya kepada kami, kami ini wakil rakyat, mereka memilih kami. Sehingga hal begini sebelum diinstruksikan di internal sini, jangan koar-koar ke luar," kata Hasan Basri.
Dia menilai ERP akan memberatkan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin. Dia mengatakan jalan itu dibangun dari pajak, berbeda dengan jalan tol yang dibangun oleh swasta. "Kan jalan itu dibangun pakai pajak masyarakat, masa kalau lewat situ masih harus bayar," ujarnya.
Ia lantas menyinggung soal ruas Jalan Gajah Mada yang juga masuk dalam daftar jalan yang kena ERP. "Saya ambil contoh jalan Gajah Mada, itu di dalamnya kan masyarakat ada yang nggak mampu juga. Jalan satu-satunya mereka menuju ke luar melalui Jalan Gajah Mada," ujarnya.
Dia pun meminta agar jalan berbayar elektronik ini didiskusikan lebih lanjut agar masyarakat yang telah membayar pajak tidak merasa dirugikan.
Baca juga: Proyek Sodetan Ciliwung Rampung Maret 2023, Heru Budi: untuk Pencegahan Banjir Jakarta
