Seleksi Terbuka Calon Sekda DKI, 5 Pejabat DKI Jakarta Lolos ke Tahap Wawancara

Kamis, 26 Januari 2023 15:07 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (tengah berpeci) usai melantik Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta dan Uus Kuswanto sebagai Pj Sekretaris Daerah DKI di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2022. Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mengumumkan enam nama yang berhak seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta. Mereka akan mengikuti tahapan wawancara panitia seleksi (pansel).

Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Hasil Tes Manajerial dan Sosio Kultural (Assesment) dan Jadwal Wawancara Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda DKI Jakarta.

Pengumuman tersebut ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Madya Suhajar Diantoro pada 25 Januari 2023.

“Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Manajerial dan Sosio Kultural,” demikian isi pengumuman di laman bkddki.jakarta.go.id, Kamis, 26 Januari 2023.

Dari total enam nama yang lolos seleksi Sekda DKI, lima di antaranya adalah pejabat DKI Jakarta. Satu nama lain adalah Joko Agus Setyono yang berasal dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

Mengutip laman BPK, Joko Agus Setyono diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jawa Timur. Kemudian sejak September 2022 lalu, Joko mengembang tugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali.

Advertising
Advertising

Berikut adalah enam nama yang lulus ke tahap wawancara Pansel seleksi Sekda DKI 2022/2023:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benni Aguscandra

2. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma

3. Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji

4. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata

6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat

Adapun seleksi wawancara pansel dijadwalkan akan dilaksanakan hari ini, Kamis, 26 Januari 2023 mulai pukul 09.00 WIB di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran calon Sekda DKI pada 20 Desember 2023 lalu. Seleksi ini dilakukan untuk mencari pengganti mantan Sekda DKI Marullah Matali yang dimutasi menjadi Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Jika sesuai jadwal, pengumuman hasil akhir seleksi Sekda DKI akan dilakukan pada 2 Februari 2023.

Baca juga: 9 Pejabat DKI dan 1 Kepala Perwakilan BPK Bali Lolos Seleksi Administrasi Sekda DKI

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

4 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

39 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

42 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

43 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

43 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

43 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

43 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

43 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

44 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

47 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya