Perlawanan Orang Tua Siswa SDN Pondokcina 1 Depok Berlanjut, Hari Ini Beri Klarifikasi ke Ombudsman

Rabu, 8 Februari 2023 12:44 WIB

Suasana hari pertama sekolah di SDN Pondokcina 1, Senin 9 Januari 2023. TEMPO/ADE RIDWAN

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi SDN Pondokcina 1 Francine Widjojo mengatakan bersama orang tua siswa diundang Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya untuk klarifikasi secara langsung, Rabu, 8 Februari 2023.

Francine mengungkapkan, sebelumnya sudah memberikan keterangan tertulis terkait dengan klasifikasi, karena saat itu sempat diundang, namun jadwalnya mendadak.

"Hari ini kamu sudah datang sesuai dengan jadwal yang diberikan (Pukul 10.00 WIB), namun sudah menunggu selama 30 menit dan dari pihak Pemkot Depok belum ada kabar," kata Francine

Ia menerangkan poin-poin klarifikasi yang diberikan masih sama, seperti apa yang sudah disampaikan dalam banding maupun keberatan administratif, bahwa persetujuan Wali Kota Depok terkait dengan alihfungsi itu asal diperuntukan hingga persetujuan-persetujuan selanjutnya.

"Termasuk persetujuan pemusnahan bangunan SDN Pondokcina 1 sudah seharusnya dicabut sekarang juga. Dan yang paling penting permintaan orang tua ini, tolong segera dikembalikan kegiatan belajar mengajar, seperti semua, sepenuhnya. Guru-guru dapat kembali mengajar dan murid-murid dapat berkumpul kembali di dalam satu sekolah," ucap Francine.

Advertising
Advertising

Tim Advokad SDN Pondokcina 1, Jian Fauziah menambahkan, pertemuan hari ini atas dasar aduan orang tua siswa SDN Pondokcina 1 kepada Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan Wali Kota Depok serta jajarannya, Dinas Pendidikan dan lain-lain.

"Ini juga merespon dari surat perkembangan hasil aduan kita yang dikirimkan ombudsman tanggal 20 Desember lalu," kata Jihan.

Pihaknya juga sudah menyampaikan dengan jelas bahwa pembangunan itu dilakukan dengan ketidakhati-hatian, melanggar azas pembangunan yang baik dan peraturan perundangan.

"Kami melihat adanya maladministrasi sejakproses diberikan izin sampai 11 Desember 2022 lalu, Satpol PP diturunkan dan dikerahkan Wali Kota Depok, itu jelas melanggar," ujarnya.

Pihaknya pun meminta Ombudsman mengeluarkan rekomendasi dan memerintahkan Wali Kota Depok mencabut persetujuan alihfungai SDN Pondokcina 1.

"Karena statmentnya walikota itu dia bilang enggak ada masjid. Faktanya ada delapan masjid dan tiga musala, kalau tidK salah di surat klarifikasi kami sepanjang margonda Depok itu," kata Jihan.

Pilihan Editor: Selain SDN Pondokcina 1, 26 SD Lain di Depok akan Ditutup, P2G: Ridwan Kamil Cuci Tangan

Berita terkait

Hilangkan Praktik Calo SIM, Satlantas Polres Metro Depok Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur

11 jam lalu

Hilangkan Praktik Calo SIM, Satlantas Polres Metro Depok Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur

Kasatlantas Polres Metro Depok mengimbau masyarakat percaya kemampuan sendiri dan ikut prosedur dan tidak meminta bantuan ke calo SIM.

Baca Selengkapnya

Pihak Kampus Akui Pengemudi HR-V yang Tabrak Bis Kuning Mahasiswa Universitas indonesia

2 hari lalu

Pihak Kampus Akui Pengemudi HR-V yang Tabrak Bis Kuning Mahasiswa Universitas indonesia

Kepala Biro Humas Universitas Indonesia membenarkan pengemudi Honda HR-V yang menabrak bis kuning atau Bikun merupakan mahasiswa UI.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan di Universitas Indonesia Honda HR-V vs Bikun, Satu Korban Patah Kaki

2 hari lalu

Kecelakaan di Universitas Indonesia Honda HR-V vs Bikun, Satu Korban Patah Kaki

Kecelakaan terjadi di lingkungan Universitas Indonesia. Mobil Honda HR-V milik mahasiswa kampus itu menabrak bis kuning.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

2 hari lalu

Ombudsman Minta Kemenpan RB Jamin Seleksi CASN Tak Dimanfaatkan Calon di Pilkada 2024

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih tak mempermasalahkan seleksi CASN 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan berdekatan Pilkada 2024. Asal..

Baca Selengkapnya

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

3 hari lalu

Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

Menteri PNRB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi CASN tidak bisa karena berdasar amanat Undang-undang 20/2023 harus selesai Desember ini.

Baca Selengkapnya

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

3 hari lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

3 hari lalu

Analis Politik Sebut Depok Krisis Tokoh Hadapi Dominasi PKS

Kota Depok sampai saat ini dinilai masih krisis calon pemimpin. Apalagi untuk melawan dominasi PKS dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

3 hari lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

3 hari lalu

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).

Baca Selengkapnya

Penemuan Mayat di Kosan Depok, Kepala Tertutup Bantal di Atas Kloset

3 hari lalu

Penemuan Mayat di Kosan Depok, Kepala Tertutup Bantal di Atas Kloset

Polisi telah mengamankan TKP, mencari dan menggali informasi penemuan mayat tersebut.

Baca Selengkapnya