Jalan Berbayar Bisa Diterapkan Bertahap, DTKJ: Tahapan Awal Kendaraan Roda Empat

Sabtu, 11 Februari 2023 23:09 WIB

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018.Gerbang ERP di jalan Medan Merdeka Barat ini merupakan yang ketiga dipasang untuk uji coba pelaksanaan jalan berbayar. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Tarnsportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun menilai penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) bisa dilakukan secara bertahap bersamaan dengan mengkomunikasikannya kepada pengguna kendaraan pribadi sebelum diterapkan secara keseluruhan.

“Tahapan awal bisa saja diberlakukan untuk kendaraan roda empat,” kata Haris kepada Tempo, Sabtu, 11 Februari 2023.

Hal tersebut disampaikannya sebagai tanggapan atas tuntutan para driver ojek online (ojol) yang meminta mencabut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE).

“Ketika sudah ada komunikasi yang baik dengan pengguna jalan roda dua, khususnya online dan ada jalan keluar untuk mereka, maka pada akhirnya harapannya bisa ditetapkan secara utuh,” ujarnya.

Sebelumnya, Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Dalam aksinya, mereka menolak rencana pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Advertising
Advertising

Dari atas mobil komando, sejumlah perwakilan massa saling bergantian berorasi. "Tolak ERP sekarang juga," kata salah seorang orator dari atas mobil komando.

Massa mulai berkumpul sekitar pukul 12.23 WIB. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga pukul 14.11, massa masih memadati depan kantor Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akses jalan ini pun ditutup.

Demo memanas. Massa mencoba merangsek masuk pukul 14.45. Peserta demo yang hadir terlihat memakai jaket ojol berwarna hijau dan kuning. Namun, ada juga yang mengenakan pakaian hitam yang menandakan identitas masing-masing.

Mereka pun membawa berbagai atribut, seperti bendera serta banner yang bertuliskan tuntutan seputar ERP Jakarta. Selain itu, mereka juga meneriakkan agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menemui massa.

"Keluar Syafrin! Kami ingin ditemui, kami tidak ingin berkomunikasi di jalan," teriak mereka.

Pilihan Editor: Pj Gubernur DKI: Raperda Jalan Berbayar Akan Ditinjau Ulang

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembangunan Rusun Mix Use Development

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pembangunan rumah susun dapat mengatasi daerah kumuh di Jakarta.

Baca Selengkapnya

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

4 hari lalu

AHY Gambarkan Nasib Jakarta setelah IKN Beroperasi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan gambaran kondisi Jakarta setelah IKN beroperasi sebagai ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

4 hari lalu

Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

5 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

6 hari lalu

Kata Anggota DPRD soal Dinas Dukcapil DKI Jakarta akan Hapus NIK Nonaktif

Dukcapil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa sebanyak 92.432 NIK akan dinonaktifkan karena berbagai faktor.

Baca Selengkapnya

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

9 hari lalu

Bank DKI Setor Dividen Sebesar Rp 326,4 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI menyumbang dividen terbesar bagi Provinsi DKI Jakarta, jumlahnya mencapai Rp 326,44 miliar.

Baca Selengkapnya

5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

11 hari lalu

5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.

Baca Selengkapnya

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

11 hari lalu

Sampah di Jakarta, Sebelum dan Setelah Lebaran

DLH DKI Jakarta mengangkut sampah yang dilakukan selama periode tujuh hari sebelum hingga hari kedua Lebaran 2024

Baca Selengkapnya

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

12 hari lalu

Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kelima Dunia Pagi Ini

Berdasarkan pantauan pada pukul 05.35 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 151.

Baca Selengkapnya

BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada Senin Sore

14 hari lalu

BMKG: Jakarta Selatan dan Timur Berpotensi Hujan dan Angin Kencang pada Senin Sore

BMKG memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta berawan pada pagi hari.

Baca Selengkapnya