TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI telah menjaring 464 warga dalam operasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilakukan di lima wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta. Mereka yang terjaring akan diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos).

“PPKS masih jalan terus, digelar di lima wilayah Kota Administrasi. Sampai hari ini, dari 9 hingga 15 Februari totalnya ada 464 PPKS yang sudah dijangkau,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.

Menurut Arifin, ratusan warga yang terjaring dalam operasi PPKS akan diserahkan ke Dinsos DKI untuk dilakukan pembinaan.

“Ada manusia gerobak, ada manusia silver banyak macem-macem yang terjaring PPKS. Mereka tentunya dilakukan pembinaan, pelayaan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial,” ujarnya.

Untuk warga non KTP DKI apakah akan dikembalikan ke tempat asal, Arifin mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan dari Dinas Sosial DKI. “Apakah nanti juga ada kebijakan pemulangan ya itu juga ada di Dinas Sosial, ketika di lakukan assesment (pendataan),” ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI menerapkan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Jadi yang dimaksud itu Penjangkauan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial),” kata Heru Budi saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 10 Februari 2023.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu rencana operasi yustisi kependudukan guna mengatasi kendala pengentasan kemiskinan ekstrem akibat pendatang baru. Operasi ini pernah berjalan di era kepemimpinan eks Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Heru, yang dijalankan Pemprov DKI bukanlah operasi yustisi, melainkan penjangkauan PPKS. Dikutip dari situs diskominfo.sukabumikota.go.id, penjangkauan PPKS menyasar gelandangan dan pengemis.

Kepala Sekretariat Presiden itu belum menyampaikan secara detail program tersebut. Heru menyarankan untuk bertanya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI soal eksekusinya di lapangan. Dia menyebut Satpol PP DKI sebagai Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib).

Pilihan Editor: Heru Budi Bicara Penjangkauan PPKS: Satpol PP DKI Temukan 71 Manusia Silver, Pak Ogah hingga Pengemis