TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengapresiasi pengadaan 21 unit mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi pejabat utama di lingkungan Pemprov DKI.

"Saya kira bagus karena kita harus beralih ke mobil listrik tapi agar menghemat anggaran, mobil-mobil dinas yang berbahan bakar fosil harus dijual," kata William saat dihubungi Selasa, 21 Februari 2023.

Dengan beralih ke kendaraan listrik, Pemprov DKI mendukung visi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Indonesia harus menjadi pemimpin dalam industri mobil listrik," ujarnya.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI itu mengatakan kebijakan Pemprov DKI diharapkan dapat mempercepat proses peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik, serta dapat meningkatkan peluang investasi mobil listrik.

"Bukan hanya itu, kendaraan listrik juga lebih ramah lingkungan karena tidak mencemari udara. Ini juga bisa mengurangi polusi di Jakarta,“ urainya.

William menyoroti nasib mobil dinas lama yang masih menggunakan bahan bakar fosil.

Menurutnya, mobil dinas lama yang akan diganti dengan mobil listrik ini sebaiknya dijual atau dilelang. Hasil penjualan atau lelang mobil dinas lama harus dimasukkan ke kas daerah. Sebab, perawatan kendaraan dinas kerap menghabiskan anggaran yang besar.

Dengan penghematan itu anggaran bisa difokuskan kepada program lain yang lebih bermanfaat bagi warga DKI. "Harus dipastikan mobil-mobil berbahan bakar fosil dijual atau dilelang agar menghemat anggaran," kata dia.

Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru itu tidak masalah dan mengganggu anggaran untuk program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono. "Sudah ada alokasinya masing-masing," ucapnya.

Pilihan Editor: DKI Akan Beli 21 Mobil Listrik untuk Mobil Dinas Heru Budi, Sekda dan Pejabat Lain, Rp 800 Juta per Unit