TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta – Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Fraksi PDI Perjuangan atau PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai rencana pembelian 21 mobil listrik dengan harga Rp 800 juta per unit terkesan kurang tepat.

“Pada saat perdebatan soal keberlangsungan (sustainability) mobil listrik dipertanyakan, Pemprov DKI membuat rencana mobil listrik menjadi mobil dinas,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa 22 Februari 2023.

Ia mengatakan mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat dan menambah jumlah pengguna jalan yang menyebabkan kemacetan.

“Walau pun menarik, tetapi tidak ada hal yang mendesak untuk menggunakan mobil listrik saat ini,” ujarnya.

Sebab, kata dia, persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Jawaban paling tepat adalah tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak.

“Anggaran yang digunakan juga lebih menyentuh bila digunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak,” kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan sepatutnya percepatan pembangunan tranportasi publik secara massal yang diutamakan.

“Anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” ucap dia.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Gilbert ingin DKI timbang ulang

Menurut Gilbert, sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang.

Ia menuturkan bahwa Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir atau pengawasan dan sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana, yang diawasi, menjadi pertanyaan soal pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membeli 21 mobil listrik sebagai mobil dinas para pejabat di Balai Kota DKI pada tahun 2023.

Mobil dinas baru dengan tenaga listrik itu akan digunakan untuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Joko Agus Setyono, para asisten pemerintahan, inspektorat dan dinas lainnya.

“Kami sedang berproses untuk pengadaan mobil listrik,” kata Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi seperti dikutip dari Antara, Senin, 20 Februari 2023.

Pilihan Editor: DKI Akan Beli 21 Mobil Listrik untuk Mobil Dinas Heru Budi, Sekda dan Pejabat Lain, Rp 800 Juta per Unit

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.