TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan Rp17,18 triliun untuk program bantuan sosial atau bansos guna meningkatkan kesejahteraan warga Ibu Kota.

“Macam-macam bantuannya ada 17 jenis, totalnya Rp17,18 triliun,” kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono ketika membuka seminar Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023.

Dia menjelaskan, 17 jenis bantuan sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sembako untuk pangan bersubsidi, Kartu Lansia hingga bantuan untuk pengangguran menjadi wirausaha.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta per Maret 2022, Jakarta masih memiliki warga dengan kemiskinan ekstrem mencapai 95.668 jiwa.

Data itu mencapai 0,89 persen dari total jumlah warga DKI Jakarta sekitar 10,7 juta jiwa. Terjadi kenaikan 0,29 persen dibandingkan data Maret 2021 mencapai 0,6 persen.

Adapun kategori kemiskinan ekstrem berdasarkan revisi pada September 2022 oleh Bank Dunia di antaranya pengeluaran per hari per orang mencapai 2,15 dolar AS dari sebelumnya 1,90 dolar AS pada awal 2022.

Selain miskin ekstrem, Jakarta yang masih menjadi Ibu Kota Negara (IKN) juga masih memiliki kasus tengkes.

Berdasarkan informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka prevalensi tengkes di Jakarta diperkirakan mencapai sekitar 14 persen dari total 790 ribu balita atau sekitar 110 ribu balita.

Baca juga: Anggaran Bansos Heru Budi Hartono Rp10 Triliun, 2 Kali Lipat Anies Baswedan

DKI Jakarta berupaya turunkan miskin ekstrem dan stunting

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang melakukan sejumlah upaya menurunkan dua kasus itu termasuk melakukan sinkronisasi dan validasi data terkait kesejahteraan sosial untuk menemukan data lebih akurat sehingga distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.

Mencermati realita itu, Heru mengajak para pengusaha mal di Jakarta untuk berkontribusi membantu pemerintah menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem dan kasus tengkes (stunting).

“Kalau bertemu pengusaha, harus ada pesan sosialnya,” kata Heru.

Menurut dia, berdasarkan penuturan pengusaha pusat perbelanjaan itu, pertumbuhan bisnis saat ini sudah mulai bergerak dan lancar.

Dengan kemajuan tersebut setelah teruji pandemi COVID-19, Heru meyakini para pengusaha mampu menyisihkan pendapatannya untuk mengurangi masalah sosial di Jakarta.

“Saya yakin bapak-bapak bisa. Saya juga jadi orang tua asuh di Jakarta Selatan ada dua, di Jakarta Utara ada dua. Kita bisa menyelesaikan masalah, masyarakat yang memang harus menjadi perhatian,” katanya.

Pilihan Editor: Bantuan KJP Plus Tahap II Mulai Dicairkan Kepada 803.121 Pelajar

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.