TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan belum ada rencana menggelar rapat paripurna pengembalian Rancangan Peraturan Daerah tentang jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Dia mengaku belum memperoleh informasi lebih lanjut ihwal kelanjutan pembahasan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PL2SE).

“Belum, kami belum (rencana paripurna mengembalikan Raperda ERP,” kata Pantas saat dihubungi Tempo, Rabu, 1 Maret 2023.

Pantas mengatakan istilah yang digunakan seharusnya bukan mengembalikan, tetapi mencabut. Sebab, Raperda hanya bisa dikembalikan jika belum diparipurnakan. Sementara itu, penyerahan Raperda PL2SE sebelumnya sudah melalui Rapur DPRD DKI.

“Ini prosesnya sudah diparipurnakan, harus ditarik baru nanti setelah ditarik diumumkan dalam paripurna kalau itu udah ditarik,” terang politikus PDIP ini.

Raperda ini, dia melanjutkan, hanya bisa dicabut Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI perlu menerbitkan surat permohonan yang ditandatangani Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dishub DKI Chaidir membenarkan bahwa Kadishub Syafrin Liputo menyampaikan Bapemperda DPRD DKI masih membahas regulasi ERP. Aturan jalan berbayar elektronik itu akan termaktub dalam Raperda PL2SE.

“Masih penggodokan di Balegda (Bapemperda) dan kami juga masih menunggu aspirasi masukan dari semua pihak,” ujar dia.

Selain itu, Dishub DKI tengah menunggu rapat paripurna DPRD DKI untuk mengembalikan draf Raperda PL2SE. “Benar, mengembalikan, artinya kami nanti menunggu masukan dari segala aspek masyarakat,” kata dia.

Pilihan Editor: Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.