Saat Heru Budi Sebut Dirut Transjakarta Mundur Karena Kesehatan Lalu Muncul Status Cegah dari KPK

Reporter

Tempo.co

Rabu, 15 Maret 2023 10:02 WIB

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono usai mengukuhkan/melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Secara mengejutkan, Kuncoro Wibowo yang baru dua bulan menjabat Direktur Utama Transjakarta, menyatakan mengundurkan diri.

Kabar itu tersiar Senin lalu, 13 Maret 2023. Tidak ada penjelasan resmi tentang alasan pengunduran diri Kuncoro yang baru ditunjuk Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartoni pada Januari lalu itu.

Pihak Transjakarta hanya membenarkan bahwa Kuncoro memang mengundurkan diri dan tidak lagi berkantor per Senin lalu. Namun tidak ada penjelasan soal alasan di balik pengunduran diri tersebut.

Transjakarta malah meminta wartawan untuk menanyakan hal tersebut langsung ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Benar, beliau mengundurkan diri dari Dirut Transjakarta per hari ini. Beliau sudah tidak berkantor per hari ini," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta Apriastini Bakti melalui pesan singkat, Senin, 13 Maret 2023.

Advertising
Advertising

Transjakarta enggan beberkan alasan Kuncoro Wibowo mundur

<!--more-->

Apriastini enggan membeberkan alasan pengunduran diri Kuncoro. ia justru mempersilakan wartawan untuk bertanya ke Pemprov DKI. "Silakan tanya ke Pemprov ya," ujarnya.

Sehari kemudian, Selasa kemarin, keterangan soal alasan pengunduran diri Kuncoro Wibowo datang dari Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono. Namun, penjelasan Heru baru bersifat dugaan. Ia sendiri tidak tahu persis alasan Kuncoro, orang yang ia tunjuk dua bulan lalu, mundur dari jabatan Dirut Transjakarta.

"Urusan kesehatan atau apa," ujar Heru di Balai Kota, Selasa, 14 Maret 2023. Heru juga tidak bisa memastikan kondisi kesehatan seperti apa yang menghambat Kuncoro menjalankan tugas sebagai direktur utama Transjakarta.

Heru juga tidak menjelaskan alasan apa yang lain, yang membuat mantan profesional di PT KAI itu mundur.

Hanya, Heru tak mempersoalkan langkah Kuncoro Wibowo mengundurkan diri. Bahkan, Heru juga belum mengetahui adanya surat resmi dari pejabat tersebut. "Kalau orang mau ngundurin diri gapapa," tutur Heru.

Heru Budi beri target Kuncoro Wibowo tekan angka kecelakaan dalam tiga bulan

<!--more-->

Kuncoro menggantikan posisi Mochammad Yana Aditya sejak 11 Januari 2023. Dia pernah bekerja di PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Direktur Komersial dan Teknologi Informasi serta Direktur SDM, Umum, dan Teknologi Informasi.

“Alhamdulillah, Insya Allah mudah-mudahan amanah kami melanjutkan apa yang dilakukan manajemen sekarang,” kata Kuncoro di ruang BP BUMD DKI Jakarta, Rabu, 11 Januari 2023.

Pada saat awal ditunjuk, Kuncoro mendapat target kinerja dari Pj Gubernur DKI Heru Budi. Kuncoro Wibowo diminta untuk mengurangi angka kecelakaan dalam tiga bulan. Kuncoro juga diminta meningkatkan skill atau kemampuan mengemudi.

“Harapannya, pertama mengurangi kecelakaan, driver harus sama ilmunya, terus kedisplinannya,” kata Heru Budi Hartono, Jumat, 13 Januari 2023.

Harapan yang sama diberikan politikus PSI. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengingatkan Kuncoro untuk membenahi banyak hal di perusahaan transportasi itu. Salah satunya tentang keselamatan penumpang.

“Keselamatan masih (menjadi) catatan, di tahun 2021 ada 508 kecelakaan. Sangat tinggi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 12 Januari 2023.

Selain soal kecelakaan, Heru Budi juga meminta Kuncoro menambah layanan bus Transjakarta pada jam sibuk agar tidak menyebabkan antrean panjang penumpang.

“Tadi sudah saya sampaikan pelayanannya, diperbanyak, misal di waktu sibuk pagi, siang, dan sore hari diperbanyak Transjakarta,” ujarnya.

KPK cegah Kuncoro Wibowo bepergian ke luar negeri

<!--more-->

Belakangan, masih pada hari Selasa kemarin, bahwa Kuncoro Wibowo berada dalam status cegah oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Status cegah itu atas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Status cegah ini membuat Kuncoro Wibowo tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Pranata Hubungan Masyarakat Ditjen Imigrasi Achmad Nursaleh mengatakan penerbitan pencegahan tersebut diusulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Saat ini WNI atas nama M. Kuncoro Wibowo tercantum dalam daftar Pencegahan usulan KPK,” kata Achmad melalui pesan tertulis, Selasa, 14 Maret 2023.

Achmad mengatakan usulan pencegahan keluar negeri untuk Kuncoro Wibowo berlaku selama enam bulan. "Berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023," ujar dia.

Hingga sejauh ini belum ada penjelasan dari KPK dalam kasus apa Kuncoro Wibowo dicegah ke luar negeri.

Heru Budi tunjuk Plt Dirut Transjakarta

<!--more-->

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono kemudian menunjuk menunjuk Direktur Teknik dan Digital Mohamad Indrayana sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Transjakarta menggantikan Kuncoro Wibowo.

Indrayana mulai menjabat sebagai Plt Direktur Utama mulai hari ini, Selasa, 14 Maret 2023 sampai dengan diangkatnya Direktur Utama definitif.

Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Fitria Rahadiani mengatakan penunjukan Indrayana selaku Plt Dirut TransJakarta dilakukan melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani pada 14 Maret 2022.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menjamin kepastian keberlangsungan layanan Transjakarta kepada masyarakat.

"Diharapkan dengan penunjukan Plt Direktur Utama dapat menjaga keberlangsungan layanan yang diberikan PT Transportasi Jakarta kepada masyarakat sampai diangkatnya pejabat Direktur Utama definitif,” ujar Fitria.

M. FAIZ ZAKI | AMY HEPY | ANTARA

Pilihan Editor: Alasan DKI Minta Hapus Aset 417 Bus Transjakarta Merek Zhongtong hingga Mercedes Senilai Rp 21,3 Miliar

Berita terkait

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 jam lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

3 jam lalu

Nurul Ghufron Pelapor Dewas KPK Albertina Ho, Ini Profil Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron lulusan Universitas Jember, Unair, dan Unpad itu melaporkan Dewas KPK Albertina Ho.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

3 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

8 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

10 jam lalu

KPK Hentikan Sementara Aktivitas 2 Rutannya Imbas 66 Pegawai Pelaku Pungli Dipecat

KPK hentikan sementara aktivitas di rutan POM AL dan rutan Pomdam Jaya Guntur imbas kasus pungli yang berujung pemecatan 66 pegawai

Baca Selengkapnya

Dua Produser Program Televisi Korea Selatan yang Dibintangi Hyoyeon SNSD dan Dita Karang Dideportasi Imigrasi Bali

1 hari lalu

Dua Produser Program Televisi Korea Selatan yang Dibintangi Hyoyeon SNSD dan Dita Karang Dideportasi Imigrasi Bali

Setelah diperiksa Imigrasi, 15 kru dan artis Korea Selatan, termasuk Hyoyeon SNSD dan Dita Karang sudah kembali ke Korsel pada Jumat lalu.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

1 hari lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

1 hari lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

1 hari lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

1 hari lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya