Pemprov DKI Tepis Evaluasi Kemendagri Terhadap Heru Budi Hanya Formalitas

Jumat, 19 Mei 2023 09:51 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menghadiri sekaligus Memberikan Sambutan pada Acara Halal Bi Halal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia di Ruang Indonesia Lantai 1, Gedung Guru Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2023. FOTO: Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menepis anggapan bahwa evaluasi kinerja terhadap Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas formalitas.

Menurut Syaefuloh, Heru Budi telah menjalani evaluasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebanyak dua kali sejak ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI.

“Enggak (formalitas), kata siapa? nggak ada,” katanya, Kamis, 18 Mei 2023.

Ia menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan Kemendagri terhadap Heru Budi merupakan amanat Undang-undang. Setiap penjabat gubernur dan bupati di daerah lain juga menjalani evaluasi dari Kemendagri.

“Ya jadi sesuai dengan amanah undang-undang setiap Pj Gubernur, Pj Bupati di setiap tiga bulanan dievaluasi kinerjannya,” ujarnya.

Advertising
Advertising

Syaefuloh mengatakan Heru Budi menjalani evaluasi yang pertama pada Februari lalu dan yang kedua pada Rabu, 17 Mei 2023. Sebagai Penjabat Gubernur, Heru Budi menjalani evaluasi setiap tiga bulan.

Itu artinya, menurut Syaefuloh, Kepala Sekretariat Kepresidenan itu sudah dua periode memimpin Ibu Kota.

“Melalui tim di Kemendagri yang digawangi oleh Itjen Kemendagri dan kemarin Pak Gubernur berkesempatan untuk dievaluasi yang kedua, kan sudah dua periode selama enam bulan,” katanya.

Menurut dia, evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri telah mempunyai rambu-rambu mengenai apa yang akan disampaikan, apa yang harus dilaporkan. Ada banyak indikator pembangunan yang harus disampaikan.

“Mulai dari indikator bidang pemerintahan, kemudian insfrastruktur kesehatan dan sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Pak Gubernur untuk menyampaikan bahwa ini hal-hal yang sudah dilakukan dan disitu terjadi proses diskusi,” ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjalani evaluasi selama memimpin DKI Jakarta di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri). Ia telah memimpin Ibu Kota selama tujuh bulan, terhitung sejak 17 Oktober 2022.

Saat ditanya apakah dirinya mendapat rapor merah dari Itjen Kemendagri, Heru menjawab dengan guyonan. “Ya enggak tahu, tanya gurunya dong, saya kan muridnya,” kata dia saat ditemui usai menjalani evaluasi, Rabu, 17 Mei 2023.

Heru Budi menyampaikan pihaknya mendapat masuk dari Itjen Kemendagri ihwal kemacetan lalu lintas, peningkatan layanan transportasi, pelayanan publik dan pelayanan rumah sakit.

“Ya enggak gimana-gimana, saya kan yang dievaluasi, tanya Mendagri. Ada saran-saran, biasa kemacetan lalin, peningkatan transportasi, pelayanan publik, pelayanan rumah sakit,” kata dia.

Pilihan Editor: Usai Ikuti Evaluasi Kemendagri, Heru Budi Ungkap Pelayanan RSUD di DKI Sudah Bagus

Berita terkait

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

4 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

10 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

10 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

15 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

17 hari lalu

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

17 hari lalu

KPK Tuntut Bekas Bupati Muna Hukuman 3,5 Tahun Penjara dalam Korupsi Dana PEN

"Terbukti secara sah dan meyakinkan," kata jaksa KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan surat tuntutan pada Kamis, 18 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

18 hari lalu

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI tahun ini.

Baca Selengkapnya