TEMPO.CO, Jakarta - Polres Metro Jakarta Selatan akan memasukkan data pelajar yang terlibat tawuran ke dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tujuannya agar para remaja itu jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Hal ini disampaikan Wakapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Harun dalam pembinaan pencegahan tawuran di Jakarta. "Karena setiap mendaftar pekerjaan pasti membutuhkan SKCK. Jadi apapun yang anak ini lakukan terdata terus dan terbawa," kata Harun di Jakarta, Jumat, 20 Mei 2023.

Apabila seorang anak tidak berpikir panjang ihwal risiko tawuran, efeknya sangat riskan. Hal ini berpengaruh pada catatan di SKCK kelak. Banyak pelajar yang mengaku tawuran hanya untuk ikut-ikutan, tidak tahu permasalahannya, tapi membawa senjata tajam.

"Mungkin cita-cita dari kecil juga bisa hilang karena dia melakukan tindakan kriminalitas, mau cari kerja juga susah," kata Harun.

Harun meningatkan para pelajar bahwa berbagai masalah yang muncul akibat tawuran, minum minuman keras, dan narkoba tidak selesai dalam satu hari saja. "Bahkan anak setelah peradilan itu juga ke depannya rawan lagi karena menentukan nasib anak-anak sekalian," tegasnya.

Polres Metro Jakarta Selatan akan terus berupaya mencegah tawuran mulai dari menggandeng Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT PPPA) DKI, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, orangtua hingga sekolah pelajar yang terlibat.

"Setelah sosialisasi pencegahan dan penindakan seperti patroli kami laksanakan, kemudian kami juga melakukan pembinaan," kata Harun.

Dalam pembinaan itu, Psikolog Klinis UPT PPPA DKI Thadeus Swan juga mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anaknya di luar rumah. "Orang tua harus tahu posisi anaknya di mana, dia berteman dengan siapa, pada jam berapa dia ada di rumah dan seterusnya."

Peningkatan pengawasan ini membuat anak terpantau dan merasa diperhatikan orang tuanya sekaligus bisa diarahkan untuk memperbanyak kegiatan positif. "Anak yang masih beranjak remaja energinya masih besar, sehingga bisa melakukan hal positif dan terhindar dari tindakan menjurus kriminal," ujarnya.

Sudin Pendidikan Jakarta Selatan Siap Cabut KJP Plus Pelajar yang Tawuran

Dalam pembinaan pelajar yang terlibat tawuran itu, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Selatan menyatakan siap mencabut kepemilikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus siswa yang terlibat tawuran. Pencabutan KJP Plus ini merupakan langkah tegas pemerintah untuk menekan tindakan kriminal di wilayahnya.

"Semua siswa apabila terlibat tawuran, KJP langsung saya cabut atau ambil karena itu kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI," kata Kepala Seksi Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan Sarwoko.

Sarwoko mengatakan pencabutan KJP Plus ini sesuai arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Pihak sekolah diminta mengecek kembali sasaran siswa yang layak menerima bantuan itu.

Menurut Sarwoko, Sudin Pendidikan Jaksel gencar melakukan pembinaan pencegahan tawuran pada awal tahun ajaran baru.

"Kemungkinan besar di awal Juli setelah PPDB, Polres pun akan masuk ke sekolah untuk pengenalan dalam masa orientasi siswa baru sebagai antisipasi tindak kekerasan terhadap anak," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menguji kelayakan siswa atau mahasiswa calon penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga selesai pada 24 Mei 2023

"Siswa atau mahasiswa calon penerima KJP Plus dan KJMU Tahap I Tahun 2023 saat ini masih dalam proses uji kelayakan menerima bantuan sosial dan ditargetkan (proses ini) selesai tanggal 24 Mei 2023," kata Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Waluyo Hadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan proses tersebut dalam rangka memastikan manfaat bantuan sosial pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta dalam KJP Plus dan KJMU diterima oleh tangan yang berhak. Pelajar yang kerap terlibat tawuran akan kehilangan hak memperoleh KJP Plus.

Pilihan Editor: Pelajar Ikut Tawuran, Heru Budi: KJP Dicabut