TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler kanal metropolitan pada Rabu pagi ini dimulai dari Heru Budi dukung Ketua RT Riang Prasetya yang laporkan ruko serobot bahu jalan di Pluit. Heru mengatakan semua bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Berita terpopuler berikutnya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Komisi A Bidang Pemerintahan menguji kelayakan barter lahan di Menteng Atas yang diteken era Gubernur Anies Baswedan.Keputusan gubernur pertukaran lahan yang diteken Anies tersebut dinilai cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.

Berita ketiga adalah warga Teluknaga Tangerang minta agar Kejaksaan Agung mengawasi APBD 2023 Kabupaten Tangerang. Mereka mendapatkan informasi jika dana pembebasan lahan proyek pelebaran jalan di APBD 2023 dihapus.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Rabu, 31 Mei 2023:

1. Heru Budi Dukung Ketua RT Penolak Ruko Serobot Bahu Jalan di Pluit Jakarta Utara

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menciptakan kawasan niaga yang aman, nyaman dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi warga yang peduli terhadap lingkungan tinggal.

Hal ini disampaikan Heru menanggapi polemik yang muncul pascapembongkaran bangunan yang dianggap melanggar aturan di Komplek Pertokoan Pasar Muara Karang atau yang dikenal Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara dan Z-8 Selatan, RT011/003, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Saya terus mendukung langkah semua pihak, termasuk RT, untuk menegakkan kawasan niaga yang aman dan nyaman. Tentunya semua bangunan harus sesuai dengan peruntukan dan zonasi yang telah ditetapkan pemerintah," kata Heru di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.

Pemerintah berharap langkah tersebut didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk menciptakan lingkungan niaga yang nyaman dan aman. “Saya berharap semua pihak selalu menjaga komunikasi yang baik. Utamakan rembuk warga di tingkat kelurahan,” kata Heru.

DKI Jakarta tata kawasan

Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan penataan kawasan sesuai aturan. Peruntukan bangunan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku akan mendapatkan peringatan hingga sanksi administrasi. Misalnya, terbaru adalah pembongkaran bangunan yang melanggar aturan di Komplek Pertokoan Pasar Muara Karang atau yang dikenal Ruko Niaga Pluit.

Perihal pembongkaran atau refungsi bangunan tersebut, Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara telah menerbitkan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Nomor e-0001/PA.01.00.

Kegiatan pembongkaran bangunan ruko serobot bahu jalan tersebut dilakukan guna mengembalikan kawasan sesuai dengan fungsi atau sesuai ketentuan zonasi, yakni saluran air dan jalan. Hal tersebut merupakan komitmen nyata Pemprov DKI Jakarta dalam penegakan aturan sebagai upaya refungsi zonasi.

Selanjutnya Anies Baswedan barter lahan di Menteng, Prasetyo Edi minta DPRD DKI uji kelayakannya...

<!--more-->

2. Anies Baswedan Barter Lahan di Menteng dengan PT Nusantara Pasifik Investama, Prasetyo Edi Minta DPRD Uji Kelayakan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Komisi A Bidang Pemerintahan menguji kelayakan barter lahan di Menteng Atas yang diteken era Gubernur Anies Baswedan. Komisi A DPRD juga diminta memvalidasi seluruh syarat proses tukar menukar aset Pemprov DKI dengan PT Nusantara Pasifik Investama tersebut.

"Lihat tempatnya,” kata Pras dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.

Ketua DPRD DKI itu meminta Komisi A meninjau lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama (PT NPI) seluas 7.558 meter persegi di Jalan Rawa Kuning RT.001/07 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Lahan itu akan ditukar dengan lahan milik Pemprov DKI seluas 3.234 meter persegi di Jalan Muria Dalam IA, I, II, III dan IV RT.002 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan.

Pada medio Desember tahun lalu, Prasetyo Edi meminta Pemprov DKI mengkoreksi Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 812 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang terbit pada 1 September 2022.

Kepgub yang diteken Anies Baswedan tersebut dinilai cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 331 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Menurutnya, barter lahan itu baru dimintai persetujuannya ke DPR melalui surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 638/PU.03.03 tentang Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah dan Badan Jalan Dengan Tanah Pengganti Milik PT Nusantara Pasifik Investama tertanggal 14 Oktober 2022.

Meski demikian, Prasetyo setuju terhadap tukar menukar atau barter lahan tersebut. Namun, ia meminta PT Nusantara Pasifik Investama mengubah alas hukum lahan miliknya yang semula berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Girik menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebelum dilakukan penukaran.

Tujuannya, untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Lusiana Herawati menyampaikan proses pertukaran lahan milik DKI di Menteng Atas dengan lahan milik PT NPI di Pulo Gebang Cakung terus berlangsung. Termasuk, tahapan yang perlu dilakukan PT Nusantara Investama.

“Kalau saya lihat kronologisnya memang sudah berjalan paralel karena di sini sudah ada rekomendasi dari warga sekitar, Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya," katanya.

Kalau semua persyaratan sudah ada, termasuk surat persetujuan dari DPRD DKI, proses barter langsung diproses.

Nilai tanah milik Pemprov DKI dalam barter lahan ini seluas 3.234 meter persegi dengan nilai Rp 45,4 miliar. Sedangkan tanah milik PT Nusantara Pasifik Investama seluas 7.558 meter persegi memiliki nilai Rp 50 miliar atau memiliki nilai lebih 10,16 persen.

Selanjutnya warga Teluknaga minta Kejaksaan Agung awasi APBD Tangerang...

<!--more-->

3. Warga Teluknaga Minta Kejagung Awasi APBD Tangerang, Sebelumnya Minta MA Awasi Perkara Sengketa Lahan

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah memastikan jika tahun ini anggaran untuk perluasan Jalan Raya Teluknaga tidak ada." Tahun ini memang tidak ada, mungkin akan direncanakan lagi tahun 2024," kata Iwan saat dihubungi Tempo.

Menurut Iwan, pelebaran Jalan Raya Teluknaga-Bojongrenged merupakan rencana Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menata jalan perbatasan Kabupaten Tangerang-Kota Tangerang yang merupakan jalan utama menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Rencana pelebaran Jalan Raya Teluknaga-Bojongrenged ini pernah disampaikan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Slamet Budi Mulyanto saat itu. Slamet mengatakan jalan itu sempit dan tak sebanding dengan volume kendaraan sehingga akses utama Pantura Tangerang-Bandara Soekarno-Hatta kerap macet. "Diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

Menurut Budi, rencananya proyek ini akan dimulai 2021 ini untuk pembebasan lahan dan konstruksi dimulai 2022 mendatang.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Tangerang Iwan Firmansyah mengatakan rencana pelebaran jalan itu disusun beberapa tahun lalu." Detil enginering design-nya sudah ada,"ujarnya.

Hanya saja, soal kepastian perluasan tahap II ini Iwan tidak bisa memastikan." Mungkin 2024 kita anggarkan lagi," katanya.

Menanggapi proyek pelebaran Jalan Raya Teluknaga tahap I yang terhenti, Iwan mengatakan, hal itu disebabkan masalah pembebasan lahan yang belum selesai.

Warga minta Kejaksaan Agung awasi APBD Tangerang

Menanggapi ketidakjelasan tersebut, warga Desa Teluknaga, Kabupaten Tangerang mengancam akan melakukan penutupan Jalan Raya Teluknaga, akses utama menuju Bandara Soekarno-Hatta dari arah pesisir utara Kabupaten Tangerang. Protes itu dilancarkan warga Desa Teluknaga karena rencana proyek pelebaran Jalan Raya Teluknaga-Bojongrenged yang digaungkan pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir ini.

"Proyek perluasan jalan sebelumnya sudah mangkrak, sudah lima tahun ini tidak jalan. Sekarang proyek perluasan Jalan Raya Teluknaga tahap II akan bernasib sama," ujar Ketua Forum Indonesia Bersama Teluknaga Iwan Rosidin, Senin 29 Mei 2023.

Iwan mengatakan, masyarakat Teluknaga akan memblokir Jalan Raya Teluknaga, jika Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memberikan kejelasan akan nasib lahan warga yang terancam digusur karena perluasan jalan tersebut.

"Jalan akan kami blokir, karena ketidakjelasan wacana ini merugikan masyarakat khususnya pemilik lahan," ujarnya.

Iwan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui instansi terkait telah berulangkali melakukan sosialisasi dan pengukuran lahan milik warga yang terkena gusur proyek. Warga pun telah menyatakan setuju dan menyerahkan sejumlah dokumen ke pemerintah daerah. Namun, hingga kini informasi soal kelanjutan pembayaran lahan dan rencana perluasan jalan itu tidak ada.

"Malah kami mendapatkan informasi jika dana pembebasan lahan di APBD 2023 dihapus," ucapnya.

Untuk itu, Iwan meminta agar Kejaksaan Agung mengawasi APBD 2023 Kabupaten Tangerang karena terindikasi tahun politik. "Untuk penganggaran 2023 murni sudah ada, kenapa dicoret," ucapnya.

Selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Heru Budi Sebut Kemacetan Jadi Kendala Penanganan Bencana di Jakarta