TEMPO.CO, Jakarta - Eks Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) Thomas Lembong membongkar sejumlah masalah di Ancol, mulai dari proyek mangkrak hingga konflik internal.Thomas menyebut, pembangunan hotel bintang lima yang berada persis di samping Putri Duyung mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Tak hanya itu, pembangunan ABC Mall atau Ancol Beach City pun mandek karena konflik internal. Menurut Tom Lembong, pengelolaan operasional aset mal ini dipegang dua pengusaha yang berkongsi.

Minta inspektorat periksa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Manuara Siahaan meminta Inspektorat memeriksa sejumlah proyek di Ancol yang mangkrak.

"Kami tidak setuju kalau ada persoalan-persoalan pengelolaan aset kerjasama seperti itu, Inspektorat harus periksa," kata Manuara kepada Tempo, Jumat, 9 Juni 2023.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian itu mengatakan konflik internal di tubuh PT PJA dan sengketa pembangunan Mall ABC atau Ancol Beach City sudah berlangsung sejak lama, yaitu di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Itu kisruhnya sudah lama. Yang jelas ada perjanjian kerja sama dengan seseorang, badan usaha membangunkan fasilitas itu, lalu dioperkan. Udah bersengketa," ujarnya.<!--more-->

Bantah Komisi B DPRD DKI kecolongan masalah Ancol.

Menanggapi masalah itu, politikus PDI Perjuangan itu pun menepis jika Komisi B, yang jadi mitra PT PJA kecolongan dalam hal pengawasan. "Karena bukan di zaman kami, bukan kita yang kecolongan, yang kecolongan itu adalah siapa yang memfasilitasi itu bisa terjadi," ucapnya.

Atas dasar itu, dia mendesak Inspektorat DKI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk memeriksa BUMD DKI itu. "Inspektorat periksa itu, apa permasalahannya, kenapa bisa ada pihak ketiga membangun di atas aset Pemprov, atas dasar perjanjian kerja sama apa?"

Minta inspektur laporkan segala temuan dan proses ke Heru Budi

Tidak hanya berhenti di Inspektorat, Manuara pun meminta Inspektur DKI melaporkan segala temuan dan prosesnya kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dia pun menyarankan untuk menghukum direksi jika tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di Ancol.

"Kalau tidak diuntungkan apa sebabnya, kalau itu tidak jalan apa sebabnya. Lalu, kalau diberi tenggang waktu yang sudah memadai tapi tidak dilakukan perbaikan ya hukum itu direksinya. Lapor ke Gubernur," ucap anggota dewan itu.

Politisi PDIP itu pun dengan tegas memerintahkan Inspektorat DKI, BPK untuk turun tangan menyelesaikan masalah di PT Pembangunan Jaya Ancol. "Pertama tanggung jawab Inspektorat, kemudian BPK segera mengaudit itu, maka saya sebagai anggota dewan memerintahkan Inspektorat periksa itu dan BPK segera mengaudit secara khusus apa yang terjadi di balik perjanjian kerja itu," kata dia.<!--more-->

Panggil minggu depan

DPRD DKI Jakarta juga akan memanggil manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol terkait isu proyek mangkrak milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu hingga dualisme internal.

"Minggu depan kita akan panggil dalam rapat rutin karena kita akan mulai lagi rapat kerja dengan mitra kerja, selain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023 dikutip dari Antara.

Penyebab mangkarknya proyek Ancol menurut DPRD DKI

Menurut Ismail, ada beberapa penyebab mangkraknya proyek di Ancol, antara lain karena pandemi COVID-19. Menurut dia, beberapa proyek kala itu dicanangkan pada masa COVID-19. Karena situasi pandemi semakin parah, beberapa proyek pun dihentikan demi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

"Kita tahu Ancol berupaya bertahan untuk tidak melakukan banyak PHK karena dia industri hiburan sehingga automasi itu tidak dilaksanakan," kata Ismail.<!--more-->

DPRD tolak sebut proyek mangkrak di Ancol

Saat ditanya proyek apa saja yang mangkraknya di Ancol, Ismail tidak mau menerangkan lebih jauh.
Terkait isu dualisme di Ancol, pihaknya juga enggan berbicara terlalu jauh.

Dia hanya meminta Badan Pemeriksa Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk campur tangan dalam menyelesaikan masalah itu. "Diharapkan BPBUMD melakukan pembenahan dan fungsinya sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah justru terganjal oleh masalah internal," kata dia.

Respons manajemen PT PJA

Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Winarto menyatakan jajaran direksi siap memenuhi panggilan DPRD DKI Jakarta untuk rapat kerja. Akan tetapi Windarto mengatakan belum mengetahui persoalan yang akan dibahas dalam rapat kerja itu.

"Barusan saya telpon kantor, belum ada undangan dari DPRD. Kalau nanti ada undangan, Insya Allah kami akan hadir," kata Winarto melalui pesan singkat pada Jumat, 10 Juni 2023, seperti dikutip dari Antara.

Namun Winarto mengklarifikasi soal rencana pembangunan yang disebut berada di samping Putri Duyung Resort. Dia mengatakan, kemungkinan proyek itu bukan terkait kerja sama dengan Crown Group.

"Kalau terkait Crown, setahu saya para pihak sudah sepakat untuk mengakhiri rencana kerja sama," ujarnya.

Dirut Ancol juga menyatakan dia bersedia memberikan penjelasan lebih mendetail jika memang dibutuhkan oleh masyarakat.

MUTIA YUANTISYA | CLARA MARIA

Pilihan Editor: Kata PSI soal Pertemuan Giring-Kaesang yang Pakai Kaos Bergambar Sama