Sudah Verifikasi Perbaikan, Masih Ada 36 Bacaleg Kota Bekasi Tidak Memenuhi Syarat

Rabu, 9 Agustus 2023 17:10 WIB

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan proses verifikasi bacaleg untuk DPR tersebut progresnya telah mencapai 32 persen dan berlangsung 15 Mei - 23 Juni 2023. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mencatat 36 dari 829 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) atau 4,4 persen tidak memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024. Adapun 793 bacaleg dinyatakan lolos.

"KPU Kota Bekasi sudah menyelesaikan verifikasi perbaikan pada 4 Agustus, terdapat 36 bacaleg yang dokumennya tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat," kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Bekasi Ali Syaefa kepada wartawan, Rabu, 9 Agustus 2023.

Bacaleg itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan karena belum melengkapi beberapa dokumen. Mulai dari ijazah sekolah tidak dilegalisir hingga belum menyertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Adapun bacaleg yang tidak memenuhi syarat itu langsung dikembalikan ke tiap partai politik. Bacaleg masih bisa memperbaiki dokumen yang belum lengkap. Selain itu, parpol juga masih boleh mengubah nama bacaleg yang didaftarkan.

"Pada 6-11 Agustus 2023 pada saat pencermatan itu parpol bisa melengkapi. Selama enam hari itu bisa melengkapi dokumen yang belum lengkap mengganti juga boleh, mengubah juga boleh," ujar Ali.

Advertising
Advertising

Kini KPU Kota Bekasi tengah dalam tahap menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) bacaleg. Bacaleg yang masuk dalam DCS pun sudah pasti lolos bisa ikut Pemilu 2024. "Kami menuju penyusunan dan penetapan dan pengumuman DCS setelah itu baru penetapan dan pengumumam DCT (Daftar Calon Tetap)," ujar Ali.

ADI WARSONO

Pilihan Editor: KPU Kabupaten Bogor: 803 Bacaleg lolos, 167 Tidak Memenuhi Syarat

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

25 menit lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

21 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

23 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

1 hari lalu

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

Pencurian modus pecah kaca mobil itu diduga terjadi saat korban dan ayahnya makan di Warung Gabus Pucung di Rawalumbu. Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya