Bacaleg Perempuan Disebut Tak Sampai 30 Persen di Bogor, Ini Kata KPU

Rabu, 16 Agustus 2023 02:52 WIB

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan proses verifikasi bacaleg untuk DPR tersebut progresnya telah mencapai 32 persen dan berlangsung 15 Mei - 23 Juni 2023. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Bogor - Peneliti, pegiat pemilu, dan advokat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menyebut ada 12 partai politik tidak memenuhi kuota keterwakilan bakal caleg atau bacaleg perempuan di daerah pemilihan atau dapil 4 di Kabupaten Bogor. Ke-12 partai itu ialah PKB, Gerindra, Nasdem, Gelora, Hanura, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat.

“Di Dapil 4 Kabupaten Bogor itu memperebutkan 7 kursi DPRD namun partai-partai itu hanya mencalonkan 2 perempuan atau hanya setara 28,6 persen," kata kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Fadli Ramadhanil, dalam keterangannya, Selasa 15 Agustus 2023. Angka persentase itu tak sampai minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar Bacaleg sesuai perintah Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisioner Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, Herry Setiawan, mengaku soal keterwakilan perempuan dalam daftar Bakal Calon Legislatif atau Bacaleg telah menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Herry menyebut, sosialisasi telah dilakukan sejak lama kepada parpol, juga organisasi kewanitaan, untuk menyiapkan kader terbaiknya ikut dalam pemilu.

"Itu memang isu utama, sehingga kita menciptakan Silon (Sistem Informasi Pencalonan) sehingga kami bisa memantau secara langsung persiapan parpol sebelum masuk pemilu, termasuk untuk kesiapan mengisi persentase keterwakilan perempuan,” kata Herry kepada TEMPO.

Sehingga, jika ada parpol yang belum memenuhi persentase itu, maka tidak akan lolos verifikasi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS. Namun, dengan sosialisasi yang digencarkan, menurut Herry, parpol di Kabupaten Bogor mampu memenuhi keterwakilan perempuan dalam daftar Bacaleg masing-masing.

Advertising
Advertising

Perihal kondisi Dapil 4 yang meliputi wilayah Ciampea, Cibungbulang, Pamijahan, Dramaga dan Tenjolaya, Herry mengatakan jumlah perolehan kursi adalah 7 Kursi. Artinya dengan mengikut sertakan 2 perempuan di dalam daftar Bacaleg sudah terbilang memenuhi syarat di Silon KPU. Artinya pula, Herry menyebut dari tiga pencalonan cukup di isi 2 laki-laki dan satu wanita.

"Karena tidak mungkin dua setengah wanita," katanya lagi sambil menerangkan dalam Silon ada metode perhitungan, "Jadi jika Silon centang hijau maka dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat."

Selain itu, Herry mengungkapkan, tidak semua partai mengisi penuh daftar bacaleg. "Contoh ada salah satu partai hanya mendaftar satu atau dua caleg di dapil itu,” kata Herry sambil menambahkan, keterwakilan perempuan dalam daftar bacaleg kembali lagi kepada kesiapan dan kesanggupan parpol.

Wakil Ketua PKB Kabupaten Bogor, Hendra Ningrat, mengklaim yang sama bahwa di seluruh dapil di Kabupaten Bogor sudah dinyatakan lolos pencalonan daftar bacaleg lengkap dengan persentase keterwakilan perempuan di dalamnya. "Kan kalau belum memenuhi, tentu kita dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat,” kata Hendra.

Hendra mengatakan pencalonan perempuan dalam partainya pun tidak sekadar untuk memenuhi syarat agar lolos pencalonan. "Namun, para perempuan yang masuk dalam daftar bacaleg memang murni kader partai yang siap bertarung untuk meraih kursi di DPRD Kabupaten Bogor."

Pilihan Editor: Rapat Bersama Jokowi, Heru Budi Sampaikan Langkah Perbaikan Kualitas Udara Jakarta

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

16 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

20 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

20 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

22 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya